MANAGED BY:
SELASA
23 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 22 Maret 2019 14:39
Imbau Wajib Lapor Sampaikan LHKPN
ABADIKAN MOMEN: Sekprov Kaltara H Suriansyah menghadiri sosialisasi pencegahan korupsi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Balikpapan, Kamis (21/3).

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah mengimbau agar wajib lapor di lingkup Pemprov segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara online, sebelum masuk tenggat waktu yang ditentukan.

 

Menurut Suriansyah, LHKPN merupakan instrumen penting untuk mengangkat atau mempromosikan penyelenggara negara sesuai dengan kepatuhan LHKPN-nya. Tidak hanya itu, juga sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan harta para penyelenggara negara sehingga bisa bekerja dengan baik dan terlepas dari jerat korupsi.

 

“Ini untuk pengawasan pengembangan harta kekayaan penyelenggara negara,”kata Suriansyah usai menghadiri sosialisasi pencegahan korupsi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Balikpapan, Kaltim, Kamis (21/3).

 

Berdasarkan laporan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VII yang membawahi Kalimantan, hingga 18 Maret 2019 jumlah wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN sebesar 57,72 persen. Ia optimistis sebelum 31 Maret 2019 seluruh wajib lapor telah menyampaikan LHKPN.

 

“Tentunya ini akan terus bertambah secara real time, sehingga seluruh wajib lapor telah mengisinya,” ujarnya.

 

Suriansyah pun terus mengingatkan bahkan mendorong para wajib lapor LHKPN di Kaltara agar segera menyelesaikannya. Terlebih lagi untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara agar segera mengisi LHKPN.  “Ini kita upayakan terus, agar semua yang wajib lapor dapat segera mengisinya,” ujarnya.

 

Selain pengisian LHKPN, pada agenda tersebut juga digelar penandatangan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan Bankaltimtara terkait layanan penerimaan pendapatan daerah secara non tunai. Pola kerja sama ini bertujuan agar pendapatan daerah dapat dilakukan secara non tunai atau elektronik. (humas)


BACA JUGA

Selasa, 23 Juli 2019 16:02

12 Perda Ditetapkan, 14 Perda Diajukan

TANJUNG SELOR – Setelah melalui sejumlah rapat paripurna, mulai dari…

Selasa, 23 Juli 2019 16:01

2020, Fokus Mantapkan Kaltara Berdaya Saing

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan rancangan…

Selasa, 23 Juli 2019 16:00

IDF 2019 Tekankan Pentingnya Perencanaan

JAKARTA - Perencanaan merupakan hal sangat penting. Berbicara perencanaan, maka…

Selasa, 23 Juli 2019 15:58

Pegawai Dituntut Berdisiplin untuk Pelayanan Prima

TANJUNG SELOR – Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta…

Selasa, 23 Juli 2019 15:58

Pertama Terapkan Bankeu Berbasis Ekologis

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi…

Senin, 22 Juli 2019 11:49

Sipelandukilat Kaltara Raih Penghargaan Top 99

SEMARANG – Kalimantan Utara meraih penghargaan Top 99 kategori pelayanan…

Senin, 22 Juli 2019 11:47

Rp 16 M untuk Pelabuhan Tengkayu I

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie…

Senin, 22 Juli 2019 11:47

7.021 Sertifikat Warga Transmigrasi Siap Dibagikan

TANJUNG SELOR – Sebanyak 7.021 sertifikat lahan transmigrasi siap dibagikan…

Senin, 22 Juli 2019 11:46

Disnakertrans Upayakan LPK Terakreditasi

TANJUNG SELOR - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan…

Jumat, 19 Juli 2019 14:45

Pemprov Kenalkan Bahaya Rabies ke Pelajar

TANJUNG SELOR – Pengenalan dan pencegahan bahaya rabies, menjadi sasaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*