MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 30 Maret 2019 13:07
Merasa Haknya Dirampas Perusahaan, Puluhan Buruh Gelar Aksi di Kantor Disnakertrans
TUNTUT HAK: Puluhan buruh menggelar aksi di halaman kantor Disnakertrans Kaltara, Jumat (29/3).

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR - Puluhan buruh mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara untuk menyampaikan aspirasi, kemarin (29/3). 

Kedatangan mereka untuk menyuarakan tuntutan terhadap tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit sekaligus, yang ada di Bulungan. Yakni PT Prima Tunas Kharisma (PTK), Inti Selaras Perkasa (ISP) dan Sentosa Sawit Utama (SSU). 

Di halaman kantor Disnakertrans Kaltara, buruh-buruh dari perwakilan perusahaan tersebut bergantian berorasi. Menyuarakan hak-hak mereka yang dianggap telah dirampas perusahaan. Terutama soal kepesertaan sebagian buruh di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta sebagian buruh yang masih menerima honor di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Padahal, ujar salah seorang buruh yang berorasi, Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan telah menetapkan besaran upah minimum setiap tahun. Sementara kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 

Ditegaskan Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kaltara Yuliyus, BPJS dinilai sangat penting dimiliki pekerja, sebagai perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan. Memang ada sebagian buruh yang tidak bisa langsung didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, karena persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Tapi ada juga yang sudah miliki NIK, tetap tidak didaftarkan BPJS juga," terangnya.

Terkait pengupahan di bawah UMK, menurutnya, perusahaan kerap mengakalinya dengan hanya mempekerjakan buruh selama 4 hari tiap pekan. “Pembayaran upah pun jauh di bawah UMK,” katanya. 

Setelah berorasi untuk menyampaikan aspirasi mereka, pihak Disnakertrans mengundang perwakilan buruh dan SBSI Kaltara diajak bermediasi. 

Menurut Yuliyus, semua perusahaan perkebunan kelapa sawit, umumnya menggunakan patokan upah Rp 114 ribu per hari. Meski menggunakan acuan tersebut, tetap tiap buruh di tiga perusahaan itu rata-rata hanya menerima kisaran Rp 1,8 juta. Apabila ada yang sempat tidak masuk kerja, upah yang diterima makin rendah lagi. 

"Perusahaan ini sudah melanggar aturan, bahkan slip gaji pun tak diberikan," imbuhnya. 

Ditegaskannya, kedua pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, bisa dipidanakan. Karena jaminan BPJS dan sistem pengubahan, punya dasar hukum yang kuat. Untuk itu, pihaknya meminta pengawas Disnakertrans melakukan pengecekan ke tiga perusahaan tersebut. “Kita ingin saat mengecek ke perusahaan terkait BPJS dan pengupahan, (Disnakertrans) juga melibatkan kejaksaan," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara Asnawi mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan buruh. 

"Kita juga akan libatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Disnakertrans akan melayangkan nota pemeriksaan kepada perusahaan setelah hasil peninjauan di lapangan yang dijadwalkan Senin (1/4) nanti. 

Setelah diberikan nota pemeriksaan, perusahaan hanya diberi batas waktu seminggu untuk memberikan klarifikasi. Apabila sepekan tidak ada jawaban dari perusahaan, maka selanjutnya dilayangkan nota pemeriksaan yang kedua. 

"Nota pemeriksaan kedua diberikan untuk mengingatkan balasan dari nota yang pertama," jelasnya. Jika nota pemeriksaan kedua pun diabaikan, maka penindakan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

“Ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan tergantung hasil pemeriksaan PPNS. Jika ditemukan, tentu meminta klarifikasi kepada perusahaan tersebut,” pungkasnya. 

Sementara itu, upaya konfirmasi yang coba dilakukan harian ini kepada perwakilan ketiga perusahaan, belum membuahkan hasil karena tak satupun perwakilan perusahaan yang bersedia memberikan tanggapan. (uno/udi)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 14:42

Terdakwa Dugaan Tipikor Dituntut 8 Tahun

TANJUNG SELOR – Terdakwa kasus dugaan korupsi yang merupakan mantan…

Jumat, 19 Juli 2019 14:41

Mayat Membusuk di Pondok

TANJUNG SELOR – Mayat seorang pria yang belum diketahui identitasnya…

Jumat, 19 Juli 2019 14:41

Enam Sumur Baru Pernah Produksi 3.600 Barel/Hari

Berpuluh-puluh tahun, eksploitasi minyak bumi dan gas (migas) di Kalimantan…

Jumat, 19 Juli 2019 14:36

Kaltara Jadi Target Pengawasan

TARAKAN – Badan Obat dan Makanan (BPOM) akan memaksimalkan tugas…

Jumat, 19 Juli 2019 14:35

Bawaslu Perkirakan di Bawah Rp 20 M

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara segera mengusulkan…

Kamis, 18 Juli 2019 14:40

Irianto Beri Sinyal Ganti Pengurus

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengaku sudah meminta…

Kamis, 18 Juli 2019 14:37

Pelabuhan Bunyu Terbentur Status Lahan

TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Bulungan,…

Kamis, 18 Juli 2019 14:36

Lantung Tehambur..!! Pertamina Bantah karena Eksploitasi

TARAKAN – Genangan minyak mentah atau lantung yang naik ke…

Kamis, 18 Juli 2019 14:35

Hanya ‘Bermodal’ Rp 2.000

TANJUNG SELOR - Kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur…

Rabu, 17 Juli 2019 14:11

Kemenag Pastikan Tak Ada Warga Luar

TANJUNG SELOR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*