MANAGED BY:
JUMAT
21 JUNI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Senin, 15 April 2019 14:34
Masa Tenang = Masa Kritis
MASA TENANG: Petugas menertibkan APK di beberapa ruas jalan Tanjung Selor sejak Minggu (14/4) dini hari.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tahapan Pemilu 2019 telah memasuki masa tenang sejak kemarin (14/4) hingga Selasa (16/4) besok. Para peserta pemilu pun sudah dilarang berkampanye, serta diminta menertibkan seluruh alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk apapun.

Di masa tenang ini, Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati mengungkapkan, masa tenang juga dianggap sebagai masa kritis. Untuk itu, pihaknya makin meningkatkan pengawasan guna mengantisipasi pelanggaran pemilu, terutama kemungkinan terjadinya praktik money politic atau serangan fajar, hingga kampanye terselubung menggunakan media sosial.

“Bila masyarakat ada menemukan, silakan laporkan ke kami (Bawaslu). Sudah tidak boleh ada (kampanye) saat masa tenang ini. Kampanye dalam bentuk apapun dan di manapun," tegas Siti Nuhriyati saat dikonfirmasi kemarin (14/4).

Pihaknya juga sudah menyurati perusahaan-perusahaan media, agar tidak lagi melayani pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi atau kampanye peserta pemilu. Selain itu, pihaknya juga menyebarkan imbauan ke grup-grup WhatsApp dan media sosial lainnya, agar tidak ada lagi postingan-postingan yang berbau kampanye. Namun jika tetap ada yang melanggar, maka sanksi denda hingga kurungan penjara sudah menanti siapa saja yang berani melakukannya.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU). Yakni selama masa tenang peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Di masa tenang ini, pihaknya dibantu Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Bawaslu Bulungan, Panwascam dan panwas kelurahan/desa, juga sudah menertibkan satu persatu APK yang belum dilepas peserta pemilu.

"Kita mulai membersihkan dan menertibkan APK sejak pukul 00.00-04.30 Wita, Minggu 14 April," sebutnya. APK yang dicopoti masih terus dilakukan Bawaslu bersama tim yang terlibat, hingga H-1 jelang pencoblosan.

Selanjutnya, APK tersebut disimpan di Kantor Bawaslu Kaltara. Jika usai dilakukan pendataan, bisa diberikan kepada masyarakat yang menginginkannya.

Di Tarakan, penertiban APK juga dilakukan Bawaslu Tarakan sejak kemarin (14/4).

Selain melibatkan anggota panwascam, panitia pengawas kelurahan, serta pengawas TPS, kegiatan tersebut juga dibantu aparat kepolisian, Satpol PP dan jajaran Dinas Perhubungan.

Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman mengaku, sebelumnya pihaknya telah menyurati pengurus partai politik, bahwa akan ada penertiban APK yang dilakukan mulai 14 April.

Sulaiman menargetkan penertiban bisa selesai hanya dalam waktu satu hari. Karena, pihaknya juga harus fokus pada kegiatan lain. Di antaranya, turut mengawasi pendistribusian logistik.

“Hari ini (kemarin, red) kita bekerja, mudah-mudahan bisa selesai nanti sore atau nanti malam (kemarin),” tuturnya.

Selain ditertibkan oleh petugas, ada juga APK yang dilepas langsung oleh partai politik dan masyarakat. Itu dilakukan sejak Sabtu malam (13/4), terutama yang terpasang di sepanjang jalan protokol.

Menurut Sulaiman, penertiban dilakukan untuk seluruh APK yang tersebar di Tarakan, termasuk yang ada di posko pemenangan. Terkecuali baliho sekretariat, bendera serta papan nama yang ada di sekretariat partai politik yang telah terdaftar di KPU.

“Prinsipnya, di masa tenang sudah tidak ada lagi. Kecuali sekretariat yang sudah terdaftar resmi di Sipol KPU. Itu saja yang tidak kita amankan,” tegasnya.  

Selain menertibkan APK, pihaknya juga mengawasi postingan partai politik dan caleg yang ada di media sosial. Sulaiman menegaskan agar tidak lagi memosting kampanye di media sosial.

“Tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye di medsos termasuk peserta pemilu, pelaksana kampanye, tidak boleh lagi ada. Bawaslu sudah menyurati peserta pemilu, mengimbau untuk tidak lagi melakukan aktivitas apapun, termasuk di media sosial, Instagram, WA,” tegasnya.

“Nanti kita akan tinjau kembali, kita akan panggil kalau misalnya memang ada unsur kesengajaan dia menyebar (kampanye di media sosial),” pungkasnya. (uno/mrs/udi)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*