MANAGED BY:
SELASA
23 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Selasa, 14 Mei 2019 13:09
Peraturan THR PNS Membingungkan

Pemkot Tarakan Tunggu Penjelasan Pusat

Khairul

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan ke-13. Yakni, PP 35 dan PP 36 yang ditetapkan pada 6 Mei 2019.

Namun, dua PP itu membingungkan pemerintah daerah. Karena di Pasal 10 ayat (2) pada dua PP itu disebutkan bahwa ketentuan mengenai teknis pemberian THR maupun tunjangan ke-13 yang bersumber dari APBD diatur dengan perda. Sementara, pembuatan perda memerlukan waktu yang tidak sebentar.

"Sebenarnya kita minta interpretasi. Dan, hampir semua (pemerintah daerah, Red) minta interpretasi kepada Kemendagri. Temasuk Kementerian Keuangan," ujar Wali Kota Tarakan Khairul kepada Harian Rakyat Kaltara, Senin (13/5).

Namun, persepsi Khairul yang dimaksud perda dalam PP tersebut adalah Perda APBD. Jika benar itu yang dimaksud pemerintah pusat, dia memastikan bahwa hal tersebut bukan menjadi persoalan, karena Perda APBD sudah dibuat Pemkot Tarakan. Dan, pencairan THR bisa dilakukan sesuai PP 36.

"Kami juga sudah membahas itu. Kalau di APBD, sudah masuk,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan Arbain menegaskan bahwa pihaknya sudah siap memproses pemberian THR pegawai. Namun, pihaknya masih menunggu kejelasan dari Pasal 10 ayat (2) PP 36/2019.

Karena menurutnya, jika pemerintah daerah harus membuat perda untuk pemberian THR, maka memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sementara, pihaknya ingin agar THR dibayarkan sebelum Lebaran.

"Kalau harus perda lagi, maka akan lambat prosesnya,” ujarnya.

Arbain juga mengatakan, karena yang mengeluarkan aturan tersebut adalah pemerintah pusat, maka persoalan ini pun menjadi persoalan nasional. Sebab, pemerintah daerah lainnya juga terkendala untuk mencairkan THR.

"Sampai hari (kemarin)  semuanya kabupaten/kota disuruh menunggu. Nanti katanya dari pusat akan mengeluarkan semacam surat penjelasan terkait pemahaman di Pasal 10 ayat (2) PP 36. Yang katanya itu tidak perlu perda. Yang dimaksud perda itu apabila dia belum mencantumkan di dalam APBD," ungkapnya.

Sedangkan Pemkot Tarakan, diakuinya sudah mencantumkan dalam APBD terkait pemberian THR. Sehingga, pencairan sebenarnya sudah bisa dilakukan sesuai aturan. Disebutkannya, Pemkot telah menyiapkan anggaran lebih Rp 13 miliar untuk membayar THR PNS. (mrs/fen)


BACA JUGA

Minggu, 21 Juli 2019 17:58

Dua Gugur karena Usia

REKRUTMEN calon direksi dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang…

Kamis, 18 Juli 2019 14:39

PLTG Tak Beroperasi = Pemadaman Bergilir

TARAKAN – Masyarakat Tarakan kembali harus merasakan pemadaman bergilir selama…

Kamis, 18 Juli 2019 14:36

Tak Semua Diakomodasi, Usulan KPU Bakal Dipangkas

USULAN anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan Komisi…

Rabu, 17 Juli 2019 14:09

Pengemudi Truk Crane Jadi Tersangka

TARAKAN – Polres Tarakan menetapkan pengemudi truk crane berinisial AN…

Selasa, 16 Juli 2019 13:39

Target 10 Hari Tetapkan Tiga Nama

TARAKAN – Tahapan seleksi calon sekkot Tarakan telah berakhir sejak…

Senin, 15 Juli 2019 16:03

Tambah Rombel atau Sekolah Baru

TARAKAN – Sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik…

Senin, 15 Juli 2019 16:02

Rencana Sekolah Baru Dikurangi

TARAKAN – Pemkot Tarakan akan merealisasikan janji membuka SMP baru…

Sabtu, 13 Juli 2019 14:16

Keluarga Korban Akui Santunan Sudah Diberikan

TARAKAN – Santunan terhadap korban kebakaran di stasiun pengumpul utama…

Jumat, 12 Juli 2019 13:37

BKIPM Awasi Peredaran Ikan Invasif

TARAKAN – Pengawasan terhadap ikan invasif yang berasal dari sejumlah…

Kamis, 11 Juli 2019 15:13

CJH Asal Tarakan Diberangkatkan 2 Agustus

TARAKAN - Calon jemaah haji asal Tarakan dijadwalkan meninggalkan Tarakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*