MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Rabu, 10 Juli 2019 14:21
Ormas Harus Taat Hukum
SOSIALISASI: Sekprov Kaltara H Suriansyah memberikan arahan pada sosialisasi ormas di ruang pertemuan Gedung Gadis, Selasa (9/7).

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR – Salah satu perwujudan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah pembentukan suatu organisasi kemasyarakatan (Ormas). 

 

Walaupun dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, kegiatan ormas tentunya harus tetap menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum. 

 

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan tentang ormas di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis), Selasa (9/7).

 

Bukan hanya banyak secara jumlah, dikatakan Suriansyah, kegiatan ormas yang beranekaragam sering kali menimbulkan gesekan di masyarakat. “Pertumbuhan ormas di Indonesia sangat masif. Ini mendorong pemerintah untuk mengawal pembentukan dan kegiatan suatu ormas,” ujarnya.

 

Berdasarkan data Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri per 3 Juli 2019, terdapat 417.502 ormas di Indonesia. Sedangkan di Kaltara terdapat sebanyak 336 ormas, sesuai data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara.

 

Pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah juga bertujuan agar ormas dapat mengambil peran positif dalam pembangunan bangsa dan negara. Artinya, ormas merupakan mitra strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah. “Ada tiga komponen penting dalam setiap ragam pembangunan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat bisa perorangan atau organisasi. Jadi kegiatan ini memberikan pemahaman akan keormasan,” sebutnya.

 

Suriansyah juga menyinggung tentang bantuan hibah. Ormas yang mendapat bantuan hibah, jelasnya, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan. Setiap dana hibah yang diberikan mempunyai naskah perjanjian hibah daerah. “Ada yang boleh dapat setiap tahun, ada yang tidak boleh berturut-turut. Dana itu bukan milik pemerintah tetapi milik masyarakat. Gunakan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan juga sebaik-baiknya,” ujarnya. (humas) 


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 14:45

Pemprov Kenalkan Bahaya Rabies ke Pelajar

TANJUNG SELOR – Pengenalan dan pencegahan bahaya rabies, menjadi sasaran…

Jumat, 19 Juli 2019 14:44

Pemprov-KPPPA Gelar Pelatihan PUG dan PUHA

TANJUNG SELOR – Pengetahuan masyarakat, khususnya sumber daya manusia (SDM)…

Jumat, 19 Juli 2019 14:43

Kapolri Akui Ada Peranan Gubernur

TANJUNG SELOR – Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak memungkiri terbentuknya…

Jumat, 19 Juli 2019 14:43

Pembangunan Guest House Ditarget Agustus

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan membangun guest house…

Kamis, 18 Juli 2019 14:52

Kelas RSUD Tarakan Turun, Pemprov Siapkan Surat Tanggapan

TANJUNG SELOR – Berasarkan hasil review atau peninjauan ulang terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 14:49

56 Peserta Ikuti Tes Kesehatan

TANJUNG SELOR – Setelah menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan…

Kamis, 18 Juli 2019 14:48

Gubernur Tegaskan Komitmen dan Aksi Nyata Berantas KKN

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto…

Kamis, 18 Juli 2019 14:46

Disperindagkop Kendalikan Harga Beras

TANJUNG SELOR – Komoditas beras menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar…

Kamis, 18 Juli 2019 14:42

Pembentukan Balai BPOM Kaltara Jadi Prioritas

TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)…

Rabu, 17 Juli 2019 14:15

Pemprov Kirim 16 Orang ke BLK Samarinda

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*