MANAGED BY:
SENIN
18 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Sabtu, 30 Januari 2016 19:37
Warga Keluhkan Pungli di BPN Bulungan

TANJUNG SELOR – Masyarakat Bulungan mengeluhkan proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan yang terlalu lama.     

“Sesuai peraturan tentang pembuatan sertifikat tanah, harus transparan biaya administrasinya biar publik tahu. Tapi selama ini tidak pernah dilakukan dan harusnya BPN mensosialisasikan ke masyarakat dalam membuat sertifikat tanah,” kata salah seorang warga yang enggan namanya dikorankan.

 

Menurut warga, pembuatan sertifikat tanah sesuai aturan itu tidak dibayar alias gratis. Namun, sementara dalam mengurus sertifikat harus mengeluarkan biaya hingga Rp 800 ribu. Bahkan, warga pernah mengurus, namun setelah sertifikat jadi, pemilik tanah harus membayar Rp 100 ribu untuk pengambilan sertifikat yang diduga sebagai pungutan liar (pungli).

 

“Kenapa harus bayar lagi untuk mengambil sertifikat yang sudah jadi. Katanya, biaya pengetikan sertifikat dikenakan Rp 200 ribu, pendaftaran Rp 500 ribu, dan pengambilan sertifikat Rp 100 ribu. Sehingga total yang dikeluarkan mencapai Rp 800 ribu,” sebutnya.

 

Padahal, lanjut warga, semua itu tidak diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 51 Tahun 2012 tentang Indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan PNBP.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor BPN Bulungan Sulaiman, mengatakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) penerbitan sertifikat tanah membutuhkan waktu 38 hari jika berkas sudah lengkap.

 

Penerbitan sertifikat bisa cepat bila tanah tersebut tak bermasalah. Butuh waktu 18 hari untuk terbit gambar situasi tanah.“Kendala kita,penerbitan sertifikat saat ini banyak terlambat karena permasalahan di lapangan. Salah satunya mengenai saksi batas yang tidak ada di tempat,” ujarnya.

Saksi batas wajib ada ketika ingin mengurus sertifikat tanah, karena diperlukan tandatangannya.

Apabila tidak ada saksi batas, maka BPN tak bisa menerbitkan sertifikat tanah. “Kita tidak boleh proses karena sangat fatal. Tanda tangan saksi batas wajib ada, bila tidak ada maka kita tolak, tidak berani proses pembuatan sertifikat,” tegasnya.

 

Selain itu, permasalahan di lapangan lainnya ketika petugas mengukur luasan tanah terkena kawasan yang dilarang. Untuk kawasan yang menyangkut tata ruang. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang, menyebutkan bila ada di daerah pinggir sungai 100 meter maka tidak boleh diterbitkan sertifikat.

Bisa saja diterbitkan, kata dia, tapi hanya sebatas Hak Guna Bangunan (HGB) dan kebanyakan masyarakat tidak mau. Bahkan dari perda tersebut sanksi yang diberikan cukup berat bila dilanggar yakni, 6 bulan kurungan dan denda Rp 500 juta.

 

Terkait biaya yang dikenakan ketika proses pembuatan sertifikat, sesuai PP Nomor 13 yang kini diubah menjadi PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Diakuinya, dari peraturan pemerintah tersebut sudah dirumuskan terkait tarif yang telah ditentukan. Mengenai operasional akan dibebankan pemilik tanah. Petugas BPN melakukan pengukuran sesuai lokasi tanah. Untuk PNBP, tergantung luas tanah. Bila memiliki luasan cukup besar maka biaya yang dikeluarkan pun banyak.

“Sehingga pembuatan sertifikat tak ditentukan tarif. Memiliki tanah luas maka pembiayaan akan mahal. Apalagi saat ini sudah dikeluarkan zona nilai tanah,” ungkapnya.

Sulaiman membantah adanya pungutan uang jika sertifikat tanah sudah jadi. “Sertifikat yang telah jadi tak dipungut biaya,” ujarnya.(*/uno/asa)


BACA JUGA

Jumat, 20 November 2015 18:16

165 Calon Banpol PP Tak Lolos Tes Fisik

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Sebanyak 165 orang calon anggota Bantuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers