MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 20 Desember 2018 11:07
Bayi Wajib Didaftarkan
Wahyudi Wira Sirait

PROKAL.CO, MASYARAKAT Kalimantan Utara perlu mengetahui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, regulasi tersebut tidak hanya mengatur tentang kebijakan baru mengenai denda bagi peserta JKN–KIS yang menunggak, tapi juga menyangkut kepesertaan bayi baru lahir.  

Perpres tersebut mengamanahkan mulai 18 Desember, bayi yang baru lahir dari peserta jaminan kesehatan, wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. 

"Kalau tidak didaftarkan bagaimana? Akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala PBJS Kesehatan Tarakan Wahyudi Putra Pujianto, Selasa (19/12). 

Selain didaftarkan, lanjut Wahyudi, iurannya juga langsung dibayarkan hingga paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Jika hal itu dipatuhi, si bayi langsung mendapatkan manfaat jaminan kesehatan dari kepesertaannya.  

"Jaminan kesehatannya itu diberlakukan sejak si peserta dilahirkan, tapi tentu untuk mendapatkan pelayanan atau jaminan dia harus didaftarkan dan dibayarkan iurannya," terang Wahyudi.  

Bagi bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah pusat maupun daerah, secara otomatis menjadi peserta PBI.  

Adapun bayi yang lahir bukan dari peserta JKN-PBI, diwajibkan tetap melapor ke kantor BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Namun, manfaat jaminan kesehatannya baru bisa dimulai 14 hari setelah didaftarkan. 

"Kami mendorong, mengimbau fasilitas kesehatan (faskes) agar memberikan informasi, serta mendorong peserta yang mungkin kedapatan melahirkan di faskes tersebut atau lagi ada rencana melahirkan, dia kontrol ketika masih dalam kandungan untuk segera mendaftarkan bayinya kita sudah lahir," ujarnya.

Sementara itu, mulai 18 Desember, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN–KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan. Apalagi, bila menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika sudah membayar iuran bulan tertunggak. Paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

Jika sebelumnya hanya dihitung maksimal 12 bulan, sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, kata Wahyudi, peserta yang pada saat perpres berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan, dan seterusnya pada bulan berikutnya sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur tentang waktu keterlambatan pembayaran iuran setiap bulannya yang juga berlaku sejak 18 Desember. "Kalau dulu itu Januari bayar, Februari menunggak dan tidak bayar sampai tanggal 10 Maret, tanggal 11-nya akan dihentikan sementara atau non aktif. Nah, yang sekarang Januari bayar, Februari belum bayar sampai dengan akhir bulan Februari, otomatis di tanggal satu bulan berikutnya akan dihentikan sementara," jelasnya. (mrs/fen)


BACA JUGA

Jumat, 16 Agustus 2019 16:07

Bulan Bakti RT Bersih 2019 Ditutup

MALINAU – Bulan Bakti RT Bersih Tahun 2019 di Kabupaten…

Jumat, 16 Agustus 2019 16:05

Belum 100 Persen, Dinkes Agendakan Imunisasi

TARAKAN – Tiga penyakit menular berbahaya pada anak, yakni campak,…

Jumat, 16 Agustus 2019 16:01

Bea Cukai Tangkap Kapal Bermuatan Balpres

TARAKAN – Puluhan balpres berisi ambal dan barang lain seperti…

Jumat, 16 Agustus 2019 15:35

Ombudsman Masih Temukan Kekurangan

TARAKAN – Penerapan sistem operasional yang diberlakukan di Pelabuhan Tengkayu…

Selasa, 13 Agustus 2019 14:06

Hak Dewan Diterima Mulai September

TARAKAN – Hak anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024 seperti gaji…

Senin, 12 Agustus 2019 15:14

KPU Usulkan Penundaan Pelantikan KH

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah melayangkan surat…

Jumat, 09 Agustus 2019 22:30

Paham Radikalisme Jadi Ancaman Persatuan

TARAKAN – Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (Pakem)…

Jumat, 09 Agustus 2019 22:13

Sudah Tiga Titik Terjadi Karhutla

TARAKAN – Ancaman kebakaran lahan kembali “menghantui”. Karena di beberapa…

Kamis, 08 Agustus 2019 16:21

Antisipasi Serangan Teroris

TARAKAN – Latihan bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina (Indomalphi) Middle…

Kamis, 08 Agustus 2019 16:08

Anggaran Pelantikan Diajukan Rp 200 Juta

TARAKAN – Pelantikan 30 anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024 telah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*