TANJUNG SELOR – Penandatanganan memorandum of understanding antara Kementerian Sosial dan Polri terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), disambut baik Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala.
Dengan adanya kerja sama tersebut, kata Ingkong, penyaluran bantuan sosial, baik berupa Beras Sejahtera (Rastra) maupun Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT) dapat tepat sasaran ke masyarakat yang berhak menerima. Dia juga mengharapkan pihak kepolisian mengawasi penyalurannya.
Sementara itu, untuk pengelolaan bansos tersebut, dia mengaku masih sama seperti tahun lalu. “Pada intinya apa yang sudah menjadi kewenangan kita, akan dijalankan. Seperti Rastra saat ini sudah dikelola Dinas Sosial. Bukan lagi dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM),” ujarnya saat ditemui usai mengikuti video conference di Mapolres Bulungan, Jumat (11/1).
Kepala Dinas Sosial Bulungan Zainuddin menambahkan, kerja sama dengan Polri merupakan hal yang baik. Selain melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos, pihak kepolisian juga diminta untuk menindak jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
“Tujuan (kerja sama, Red)-nya agar lebih aman dan mencegah kebocoran maupun pemborosan,” ujarnya.
Dikatakan, bantuan pusat tersebut akan dibagikan pertengahan 2019, dengan jumlah penerima sebanyak 4.268 kepala keluarga (KK). Setiap kepala keluarga menerima Rp 110.000 per bulan.
“Dari pusat memang angkanya segitu. Nantinya disalurkan enam bulan ke depan dimulai pada bulan Juli. Kalau Januari sampai bulan Juni, itu Rastra,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, untuk penambahan kuota Rastra kemungkinan tidak bisa dilakukan. Hal tersebut tergantung dari hasil pendataan yang dilakukan pihaknya.
“Itu nanti ada perubahan, misalnya dia mampu, ada yang meninggal. Nah, itu dipadukan lagi, update dan bisa berubah kemudian yang mengusulkan adalah bupati. Yang mampu diganti dengan yang kurang mampu,” ujarnya. (*/fai/fen)
