MANAGED BY:
SENIN
27 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Kamis, 26 November 2015 18:34
2016, Pendapatan Daerah Diperkirakan Rp 1,15 Triliun
RAPBD: Penjabat (Pj) Bupati Bulungan Syaiful Herman menandatangani Nota Penjelasan Keuangan RAPBD Kabupaten Bulungan tahun 2016, Rabu (25/11) kemarin.

TANJUNG SELOR – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bulungan tahun 2016, merupakan penjabaran atas kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan DPRD Bulungan tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2016.

Secara teknis administratif RAPBD disusun berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Bulungan, Syaiful Herman saat penyampaian Nota Penjelasan Keuangan RAPBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016, Rabu (25/11) kemarin. Dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Bulungan, dapat menganalisa terhadap tantangan yang dihadapi dan melangkah lebih tepat waktu.

“RAPBD Bulungan tahun anggaran 2016 disampaikan tak lepas dari hasil pembahasan rencana kerja pemerintah daerah,” jelas Pj bupati.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kata Syaiful, berfungsi sebagai dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD. Hal itu sesuai Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemkab Bulungan dengan DPRD Kabupaten Bulungan.

Dijelaskan Syaiful, orientasi penyusunan APBD tahun anggaran 2016 tetap pada anggaran berbasis prestasi kerja. Mengutamakan keluaran dan hasil dari sejumlah program yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan perimbangan sangat besar.

“Membiayai pembangunan daerah, maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi pungutan terhadap sumber-sumber PAD yang ada,” ujarnya.

“Rencana pendapatan daerah untuk tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 1,15 triliun lebih,” sebut Syaiful.

Rincian pendapatan daerah tersebut terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah Rp 90,5 miliar, Dana Perimbangan Rp 869,6 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 193,7 miliar.

Menurut Syaiful, pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini hampir 95 persen bersumber dari pemerintah maupun provinsi, selebihnya sekitar 5 persen yang berasal dari PAD. Tetapi, dilihat dari adanya peningkatan realisasi PAD tiap tahunnya, menunjukkan kesungguhan untuk mengurangi ketergantungan secara bertahap dan konsisten.

Memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya mencapai target, terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2016. Syaiful menyebutkan pencapaian PAD akan dilakukan antara lain dengan pembuatan kebijakan atas objek retribusi dan pajak daerah baru, yang tidak memberatkan bagi dunia usaha dan masyarakat.

“Meningkatkan kesadaran masyarakat wajib retribusi dan pajak daerah, dalam bentuk pemberian insentif dan sanksi tegas. Selain itu, peningkatan kapasitas dan efisiensi pengelolaan BUMD,” katanya.

Mengenai dana perimbangan, kata Syaiful, sebagai salah satu untuk mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi. “Pemerintah daerah perlu kehati-hatian terhadap angka proyeksi dana perimbangan yang akan diterima untuk APBD 2016,” tuturnya.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan daerah dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Untuk mencapai target lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain meningkatkan pelayanan umum, intensifikasi pemungutan, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. (*/uno/har)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 26 September 2021 11:50

Kata Bupati PSN Harus Benar-Benar Dikawal

Bupati Bulungan Syarwani, meminta agar Program Strategis Nasional (PSN), harus…

Sabtu, 25 September 2021 19:05

Jadi Tolak Ukur Event Kesenian

TANJUNG SELOR – Sebelum menggelar agenda rutin tahunan, yakni Musik…

Sabtu, 25 September 2021 19:02

Progres KIPI Mesti Dikawal

TANJUNG SELOR – Program Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan Kawasan…

Jumat, 24 September 2021 20:38

6 Bulan PDPB Bertambah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mencatat ada 922 orang masuk…

Kamis, 23 September 2021 16:58

Gangguan Jaringan Berangsur Teratasi

TANJUNG SELOR – Selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tiga…

Kamis, 23 September 2021 16:37

Antisipasi Terpapar, Panitia SKD Di-Swab

TANJUNG SELOR – Pemeriksaan swab antigen tidak hanya diberlakukan kepada…

Kamis, 23 September 2021 16:29

Perbaikan Butuh Waktu 2-4 Pekan

TERJADINYA gangguan jaringan internet dalam beberapa hari belakangan ini, menghambat…

Kamis, 23 September 2021 15:28

APBD Bulungan Naik Puluhan Miliar di Perubahan

TANJUNG SELOR–Pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P), terus dikejar.…

Kamis, 23 September 2021 15:27

Mina Padi di Salimbatu Berdampak Positif

TANJUNG SELOR–Bupati Bulungan Syarwani belum lama ini meninjau panen ikan…

Senin, 20 September 2021 20:51

2 Desa Belum Teraliri Listrik

TANJUNG SELOR – Hingga saat ini masih ada desa yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers