MANAGED BY:
MINGGU
18 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Selasa, 12 Februari 2019 13:02
Pendaftaran Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada

Kaltara Siap Dibebankan Gaji PPPK

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pemerintah terkesan terburu-buru membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2.

Terbukti masih cukup banyak pemerintah daerah yang menolak membuka pendaftaran karena ketidaksiapan penganggaran.

Tidak hanya pemda, pemerintah pusat sendiri juga belum siap. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyiapkan infrastrukturnya dan diumumkan pada mulai 10 Februari pendaftaran sudah bisa dilakukan. Portal sscasn.bkn.go.id juga sudah bisa dibuka.

Anehnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang punya gawe malah belum siap. Payung hukum berupa PermenPAN-RB tentang pengadaan PPPK tahap satu belum ada.

"Maaf, PermenPAN-RB belum selesai. Ini lagi tahap finalisasi," kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Mudzakir yang dihubungi, Senin (11/2).

Dia membantah belum terbitnya PermenPAN-RB berkaitan dengan banyaknya daerah yang tidak membuka rekrutmen PPPK. Kendalanya lebih pada urusan internal.

"Enggak ada kaitan sama penolakan daerah. Ini masih ada yang perlu dikonsolidasikan akhir," ucapnya.

Dia meminta seluruh honorer K2 bersabar. PermenPAN-RB akan segera ditetapkan dalam waktu dekat sehingga pendaftaran bisa dimulai.

Sebelumnya, Karo Humas Badan BKN Mohammad Ridwan mengungkapkan, portal SSCASN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara) memang sudah aktif. Namun, belum bisa menerima pendaftaran PPPK secara online.

"Web SSCASN sudah aktif per 10 Februari cuma memang belum bisa dipakai untuk daftar online," kata Ridwan.

Hal ini menurut Ridwan, karena PermenPAN-RB yang menjadi dasar hukum belum terbit. Kapan bisa daftar tergantung cepat lambatnya PermenPAN-RB keluar. Tidak mungkin buka pendaftaran kalau payung hukumnya belum terbit.

LEBIH BAIK DIBATALKAN

Sementara Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk honorer K2.

Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu sejak awal sudah bermasalah, sehingga sulit diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 secara permanen.

"Belum terlambat jika ingin membatalkan PPPK dan kembali ke jalan yang benar dengan merevisi UU ASN. Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN," tegas Nizar kepada JPNN, Senin (11/2).

Politikus Gerindra itu juga menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK. Dari belum siapnya payung hukum berupa Pertaruan Menteri PAN-RB, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.

Hal lainnya adalah adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru yang berada di bawah Kemenag.

Berbagai masalah tersebut menurut legislator asal Madura ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya perencanaan matang sebelum memutuskan kebijakan itu.

"Keberadaan PPPK tidak terlepas dari model kerja pemerintah yang serba grusa-grusu. Konsep belum matang tapi sudah dipaksakan terjun di lapangan. Akhirnya amburadul sana sini," tandas politikus yang sejak awal konsisten mendorong honorer K2 diangkat sebagai CPNS.

KALTARA TAK MASALAH

Jika di tataran pemerintah pusat masih terjadi pro dan kontra, Pemprov Kaltara yang mendapat 8 kuota penerimaan PPPK untuk guru eks tenaga honorer K2, sudah sangat siap melaksanakannya.

Menurut Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, 8 kuota untuk eks guru honorer K2 tersebut tidak akan terpenuhi. Sebab satu guru yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dinilai tidak memenuhi syarat karena sudah berhenti mengajar.

Menurut Irianto, PPPK dengan PNS secara umum akan menerima hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan, PPPK tak mendapatkan hak pensiun. "Dalam pengangkatan jabatan pun mereka (PPPK) boleh. Kalau dulu tidak boleh, saat ini bisa diangkat menjadi kepala dinas," jelasnya, kemarin (10/2).

Gubernur juga tidak mempersoalkan ketentuan gaji PPPK yang dibebankan ke daerah, seperti yang menuai penolakan di banyak daerah. Menurutnya, sesuai pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibebankan pada APBD. Pada ayat (3) pasal tersebut menyebutkan, gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di instansi daerah, tidak akan menjadi beban bagi kondisi keuangan Kaltara. "Insyaallah itu nanti (gaji PPPK) dari DAU (Dana Alokasi Umum)," ujarnya.

Menurutnya, persoalan di Kaltara tak seperti di provinsi lain. Berdasarkan ketersediaan APBD masih mencukupi untuk membiayai atau menggaji PPPK. Sehingga Kaltara tetap membuka pendaftaran bagi PPPK, khususnya formasi tenaga guru. (esy/fat/jpnn/uno/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Agustus 2019 17:41

Kaltara Masuk Zona Merah

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara yang memiliki garis perbatasan cukup…

Sabtu, 17 Agustus 2019 17:30

Status Tanah Kuning dan Mangkupadi Bakal Berubah

TANJUNG SELOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional…

Jumat, 16 Agustus 2019 16:03

12 Tahun Penjara untuk Pelaku Karhutla

TANJUNG SELOR - Polda Kaltara mengeluarkan maklumat yang menekankan kepada…

Jumat, 16 Agustus 2019 15:32

Nama KH Tetap Diusulkan

SEBANYAK 35 anggota DPRD Kaltara terpilih telah diserahkan Pemprov Kaltara…

Kamis, 15 Agustus 2019 19:10

Kuasa Hukum Mantan Wawali Tarakan Akan Ajukan Gugatan Jika Klien Tidak Dilantik

TARAKAN – Kuasa hukum KH, Syafruddin tetap mendesak agar kliennya…

Rabu, 14 Agustus 2019 14:20

Diminta Promosikan Potensi Daerah

TARAKAN – Kalimantan Utara kembali terlibat di kegiatan Siswa Mengenal…

Rabu, 14 Agustus 2019 14:16

Jumlah Motor Sampah Belum Ideal

TARAKAN – Pengelolaan sampah rumah tangga, terutama dalam hal pengangkutan…

Rabu, 14 Agustus 2019 14:16

Masuk Tengkayu I Dibatasi

TANJUNG SELOR – Penumpang maupun pengantar yang membawa kendaraan tidak…

Selasa, 13 Agustus 2019 14:16

27 ASN Absen Apel Pagi

SEBANYAK 27 ASN di lingkup Pemprov Kaltara tidak hadir pada…

Senin, 12 Agustus 2019 15:21

Bupati ‘Ancam’ Cabut Izin Lokasi

TANJUNG SELOR – Bulungan merupakan salah satu daerah di Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*