TANJUNG SELOR – Target Pemprov Kaltara wujudkan seluruh desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tak berjalan mulus. Pasalnya dari 447 desa yang ada, baru 222 desa yang sudah membentuk BUMDes. Itupun sebanyak 126 BUMDes tidak aktif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara Wahyuni Nuzband mengatakan, baru sekitar 50 persen desa di Kaltara yang memiliki BUMDes. “Kami harapkan yang belum membentuk (BUMDes), bisa membentuk tahun ini,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin (22/2).
BUMDes jelasnya, dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di desa setempat. BUMDes merupakan salah satu program prioritas realisasi Dana Desa (DD). Sehingga diharapkan semua desa memiliki badan usaha yang mengelola potensi desa, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wahyuni merincikan, beberapa kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam membentuk dan mengelola BUMDes. Yakni, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola badan usaha. Kondisi itu membuat aparat desa kebingungan menggali potensi yang ada di desanya, untuk dijadikan sektor unggulan desa.
“Makanya pembinaan tidak henti kami lakukan,” terangnya.
Minimnya SDM yang mampu mengelola BUMDes, membuat sebagian BUMDes yang telah aktif juga kesulitan mengelola keuangan desa. Apalagi untuk menghasilkan produk atau usaha yang dapat membantu keuangan desa.
Faktor lain yang mempengaruhi tidak aktifnya sebagian BUMDes, adalah produk yang akan dikeluarkan BUMDes. Sampai saat ini, banyak desa masih kesulitan menemukan produk andalan mereka. “Dibutuhkan kreativitas pengelola. Pengelola BUMDes ini harus orang-orang yang mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab. Kurangnya jiwa entrepreneurship, kurangnya jejaring dengan pihak swasta, serta minimnya keterampilan pengurus, menjadi faktor penyebab banyak BUMDes tidak aktif,” jelasnya. (*/fai/udi)
