MANAGED BY:
JUMAT
22 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Rabu, 13 Maret 2019 13:23
Nelayan Kepiting Tuntut Kebijakan Khusus
DIKAWAL POLISI: Perwakilan nelayan bernegosiasi dengan pegawai di Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltara di Tarakan, Selasa (12/3).

PROKAL.CO, TARAKAN – Ratusan nelayan kepiting bertelur bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Utara, mendatangi kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Ikan (BKIPM) Tarakan, serta kantor Penghubung Pemerintah Kalimantan Utara di Tarakan, Selasa (12/3).

Kedatangan massa berkaitan dengan usaha kepiting betina atau bertelur, yang terbentur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Massa awalnya mendatangi Kantor BKIPM Tarakan di Jalan Lestari, Kelurahan Karang Harapan, sejak pukul 08.00 Wita. Kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait keluhan tentang aturan tersebut.

Kedatangan nelayan untuk menyampaikan aspirasi mereka, dibenarkan Kepala BKIPM Tarakan, Umar. Ia pun berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.

“Kami akan melaporkan ke pusat terkait dengan perkembangan yang ada. Dan mudah-mudahan ada jalan terbaik ke depan, terutama khususnya bagi nelayan di Kaltara ini, dan terkhusus lagi Tarakan,” ujar Umar kepada awak media, usai menerima kedatangan massa.

Menurut Umar, selama ini pihaknya sudah melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada nelayan. Pihaknya pun sangat mengerti dengan usaha yang ditekuni nelayan sebagai mata pencaharian mereka. Namun, sebagai bawahan, pihaknya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Karena itu pihaknya mendorong nelayan melalui HNSI Kalimantan Utara untuk berbicara dengan Pemprov Kaltara, agar dapat memfasilitasi ke pusat terkait pengiriman kepiting bertelur yang ada di Kaltara. 

Makanya setelah mendatangi Kantor BKIPM Tarakan, massa melanjutkan aksi dengan bergerak ke Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltara di Jalan Mulawarman, Tarakan. Massa menuntut agar bisa menyampaikan aspirasinya langsung kepada gubernur.

Karena tuntutan itu, suasana sempat memanas. Pasalnya, massa mendesak untuk bertemu dengan gubernur. Negosiasi pun dilakukan melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Suriansyah lewat telepon genggamnya .

Namun gubernur tidak bisa hadir karena sedang rapat bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta.

“Kami menunggu tapi Pak Gubernur sedang rapat dengan Presiden dan Menko Maritim, kita hargai itu. Kita juga mengerti keadaan beliau, bahwa itu adalah tugas negara,” kata Ketua HNSI Kaltara, Muhammad Nurhasan, kepada awak media.

“Tapi masyarakat juga harus didengar, harus diperhatikan,” sesalnya.    

Nurhasan hanya meminta agar gubernur dapat memperjuangkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Seperti apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berhasil meyakinkan pusat terhadap aturan larangan penggunaan pukat cantrang.

“Gubernur Jawa Tengah bisa pasang badan. Akhirnya cantrang hari ini bisa tetap berjalan di Jawa Tengah, tetapi di tempat lain tidak. Sama halnya kami harapkan pada Gubernur Kaltara bisa pasang badan untuk masyarakat Kaltara,” harapnya.

“Kami juga sudah minta kepala karantina untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltara, bahwa kepiting Tarakan jangan dikategorikan sebagai kepiting tangkapan, karena ini adalah kepiting hasil budidaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubid Pelayanan Sekaligus Penanggung Jawab Badan Penghubung Pemprov Kantara di Tarakan Arifuddin Maskur, membenarkan ketidakhadiran Gubernur Kaltara karena sedang rapat dengan Presiden.

“Kalau Pak Sekprov tadi menginstruksikan, semua itu lagi dikoordinasikan. Beliau sudah memerintahkan pertemuannya di Tanjung Selor, Senin besok. Tapi dari teman-teman minta tetap di sini. Itu masih dikondisikan, masih dikomunikasikan,” tuturnya.

Selain gubernur, pihaknya juga sudah berupaya untuk menghadirkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, minimal Kepala UPT di Tarakan. Namun, berdasarkan pantauan Arifuddin Maskur, yang hadir hanya perwakilan dari DKP Kaltara saja. (mrs/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 02 November 2019 21:15

Permintaan Pemprov ‘Dicuekin’ Forum CSR

TANJUNG SELOR – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov…

Sabtu, 02 November 2019 20:44

Tunggu Aturan Resmi

RENCANA pemerintah pusat memangkas jabatan eselon III dan IV, sejauh…

Jumat, 25 Oktober 2019 18:55

Bantah Ada Pegawai KUPP Kena OTT

TANJUNG SELOR – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)…

Minggu, 20 Oktober 2019 17:15

Randis Parkir Sembarangan Bakal Ditindak

TANJUNG SELOR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara…

Minggu, 20 Oktober 2019 17:09

Laboratorium Pengujian Tanah Masih Diusulkan

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sampai saat ini…

Sabtu, 19 Oktober 2019 15:12

Expo Dikeluhkan Pedagang Pujasera

TANJUNG SELOR – Kegiatan expo yang rutin digelar di Lapangan…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:45

Hanya Bisa Dipakai Sekali Isi BBM

TANJUNG SELOR - Untuk mengurai antrean panjang yang terjadi selama…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:43

Warga Kesulitan Air Bersih

TANJUNG SELOR – Ratusan warga di Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:31

Tolak Demo Anarkis

TANJUNG SELOR – Penolakan terhadap demontrasi anarkis, terorisme dan paham…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:30

Tersangka Video Mesum Bertambah

TANJUNG SELOR - Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penyebaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*