TARAKAN – Persoalan larangan ekspor kepiting bertelur, mendapat perhatian Pemkot Tarakan.
Meskipun bukan kewenangannya lagi, Wali Kota Tarakan Khairul mengaku akan turut mencarikan solusi untuk menyelesaikan persoalan nelayan di daerahnya. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan jika hanya berkutat pada aturan yang ada.
“Karena kalau bicara aturan menteri, ya kita berkutat-kutat di situ. Tapi saya kira harus kita siasati aturan itu, maksudnya dicarikan jalan keluar,” ujar Khairul kepada awak media, Minggu (24/3).
Salah satu yang ditawarkannya adalah, harus ada tempat pembibitan atau hatchery. Karena yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 bukanlah kepiting budidaya, melainkan kepiting dari alam.
“Dengan pembibitan, bisa membuktikan yang diambil bukan dari alam, tapi dari pembibitan. Kalau itu masa dilarang, karena itu budidaya tidak dilarang. Yang dilarang menurut peraturan menteri adalah dari alam untuk menjaga kesinambungan,” tuturnya.
Dicontohkan, seperti udang yang menggunakan bibit. Karena itu, menurut Khairul, meskipun mau diambil dalam jumlah berton-ton, tidak dilarang oleh pemerintah karena berasal dari pembibitan. Begitu juga dengan ayam potong yang diambil dari pembibitan.
Bahkan Khairul mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa investor, yang siap menyuplai bibit, sekaligus membeli dari hasil budi daya dari nelayan di Tarakan.
“Tentu dengan harga yang layak. Itu solusinya. Kalau kita berkutat-kutat mau mengubah aturan, di sana (kementerian) juga akan ngotot, kan enggak selesai itu, sampai kapanpun enggak akan selesai,” ungkapnya.
Khairul mengungkapkan, urusan perikanan memang sudah menjadi kewenangan provinsi. Namun, karena nelayan kepiting bertelur banyak berasal dari Tarakan, ia merasa punya tanggung jawab untuk ikut mencarikan solusi.
“Bukan untuk melanggar aturan, tapi mencari solusi yang dimungkinkan oleh aturan itu sehingga masyarakat kita tetap bisa berusaha. Tetapi aturan tetap jalan,” pungkasnya. (mrs/udi)
