MANAGED BY:
MINGGU
20 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 30 Maret 2019 13:07
Merasa Haknya Dirampas Perusahaan, Puluhan Buruh Gelar Aksi di Kantor Disnakertrans
TUNTUT HAK: Puluhan buruh menggelar aksi di halaman kantor Disnakertrans Kaltara, Jumat (29/3).

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR - Puluhan buruh mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara untuk menyampaikan aspirasi, kemarin (29/3). 

Kedatangan mereka untuk menyuarakan tuntutan terhadap tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit sekaligus, yang ada di Bulungan. Yakni PT Prima Tunas Kharisma (PTK), Inti Selaras Perkasa (ISP) dan Sentosa Sawit Utama (SSU). 

Di halaman kantor Disnakertrans Kaltara, buruh-buruh dari perwakilan perusahaan tersebut bergantian berorasi. Menyuarakan hak-hak mereka yang dianggap telah dirampas perusahaan. Terutama soal kepesertaan sebagian buruh di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta sebagian buruh yang masih menerima honor di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

Padahal, ujar salah seorang buruh yang berorasi, Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan telah menetapkan besaran upah minimum setiap tahun. Sementara kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 

Ditegaskan Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kaltara Yuliyus, BPJS dinilai sangat penting dimiliki pekerja, sebagai perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan. Memang ada sebagian buruh yang tidak bisa langsung didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, karena persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Tapi ada juga yang sudah miliki NIK, tetap tidak didaftarkan BPJS juga," terangnya.

Terkait pengupahan di bawah UMK, menurutnya, perusahaan kerap mengakalinya dengan hanya mempekerjakan buruh selama 4 hari tiap pekan. “Pembayaran upah pun jauh di bawah UMK,” katanya. 

Setelah berorasi untuk menyampaikan aspirasi mereka, pihak Disnakertrans mengundang perwakilan buruh dan SBSI Kaltara diajak bermediasi. 

Menurut Yuliyus, semua perusahaan perkebunan kelapa sawit, umumnya menggunakan patokan upah Rp 114 ribu per hari. Meski menggunakan acuan tersebut, tetap tiap buruh di tiga perusahaan itu rata-rata hanya menerima kisaran Rp 1,8 juta. Apabila ada yang sempat tidak masuk kerja, upah yang diterima makin rendah lagi. 

"Perusahaan ini sudah melanggar aturan, bahkan slip gaji pun tak diberikan," imbuhnya. 

Ditegaskannya, kedua pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, bisa dipidanakan. Karena jaminan BPJS dan sistem pengubahan, punya dasar hukum yang kuat. Untuk itu, pihaknya meminta pengawas Disnakertrans melakukan pengecekan ke tiga perusahaan tersebut. “Kita ingin saat mengecek ke perusahaan terkait BPJS dan pengupahan, (Disnakertrans) juga melibatkan kejaksaan," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara Asnawi mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan buruh. 

"Kita juga akan libatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Disnakertrans akan melayangkan nota pemeriksaan kepada perusahaan setelah hasil peninjauan di lapangan yang dijadwalkan Senin (1/4) nanti. 

Setelah diberikan nota pemeriksaan, perusahaan hanya diberi batas waktu seminggu untuk memberikan klarifikasi. Apabila sepekan tidak ada jawaban dari perusahaan, maka selanjutnya dilayangkan nota pemeriksaan yang kedua. 

"Nota pemeriksaan kedua diberikan untuk mengingatkan balasan dari nota yang pertama," jelasnya. Jika nota pemeriksaan kedua pun diabaikan, maka penindakan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

“Ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan tergantung hasil pemeriksaan PPNS. Jika ditemukan, tentu meminta klarifikasi kepada perusahaan tersebut,” pungkasnya. 

Sementara itu, upaya konfirmasi yang coba dilakukan harian ini kepada perwakilan ketiga perusahaan, belum membuahkan hasil karena tak satupun perwakilan perusahaan yang bersedia memberikan tanggapan. (uno/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Oktober 2019 15:07

Kasus OTT Kepala BPJN XII, Tak Berdampak Pembangunan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Balai…

Sabtu, 19 Oktober 2019 15:03

Transaksi Narkoba di Laut Bunyu

TARAKAN – Bea Cukai Tarakan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi…

Sabtu, 19 Oktober 2019 14:59

Meninggal di Speedboat

TANJUNG SELOR – Sempat dikira sedang tidur di atas speedboat…

Sabtu, 19 Oktober 2019 14:57

Wajib Terbitkan Perkada Germas

TARAKAN – Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) merupakan program pemerintah…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:28

34 Tahun Tekuni Budaya Tidung karena Keprihatinan

Datu Norbeck menerima penghargaan dari Kemendikbud pada Kamis (10/10) lalu,…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:25

Masih Mengacu Data Pemilu April

TANJUNG SELOR – Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menyebutkan…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:24

Wabup Nunukan Ramaikan Persaingan

TANJUNG SELOR – Persaingan di Pikada Bulungan 2020 bakal ketat.…

Jumat, 18 Oktober 2019 13:22

Komunikasi dengan 4 Figur

TARAKAN – Mantan anggota DPR RI Ari Yusnita mengaku ada…

Kamis, 17 Oktober 2019 15:51

Intens Jalin Komunikasi, Syaiful Kembalikan Formulir Pendaftaran

TANJUNG SELOR – Asisten II Setprov Kaltara Syaiful Herman resmi…

Kamis, 17 Oktober 2019 15:39

Jusuf SK Sebut Inisial Z

TARAKAN – Jusuf Serang Kasim semakin mantap menatap Pemilihan Kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*