TANJUNG SELOR – Masyarakat di 81 desa perbatasan di Kaltara, masih mengandalkan kebutuhan barang asal Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalimantan Utara (Kaltara), Robby Hatman (10/4).
Ia menjelaskan, masyarakat yang berada di desa-desa perbatasan, memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok dengan mengonsumsi barang asal Malaysia. Sebanyak 81 desa tersebut tersebar di dua kabupaten, yakni Kabupaten Nunukan dengan 71 desa dan di Malinau sebanyak 10 desa.
“Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, didominasi perdagangan lintas batas dalam kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo). Meskipun pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pasokan di sana, ketahanan pangan masyarakat di sana hingga saat ini masih terjamin,” katanya.
“Kita tidak bisa memungkiri jika desa terdepan ini secara geografis sulit untuk diakses. Sehingga memang distribusi barang dari Malaysia masih diandalkan sejak perjanjian Sosek Malindo tahun 1970 bergulir,” sambungnya.
Lanjutnya, masyarakat di desa-desa tersebut mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan yang hasilnya dipasok ke pusat perbelanjaan di Malaysia melalui jalur perdagangan tradisional. Masyarakat Kaltara tidak hanya sebagai konsumen saja, melainkan memainkan peran sebagai produsen atas kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sifatnya terbarukan.
Dengan masuknya berbagai jenis subsidi distribusi barang yang ada, berperan penting dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Pihaknya dan instansi teknis lain, kini dituntut bisa mengubah pandangan masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsi barang dari Malaysia.
“Tahun ini memang ada seperti tol laut, subsidi ongkos angkut (SOA), dan juga informasinya ada jembatan udara. Namun selain dari persaingan harga, kita juga tidak boleh melupakan bahwa tugas promosi juga penting. Karena lidah saudara kita di sana kan memang lebih akrab kepada barang Malaysia,” terangnya.
Ia menambahkan, pihaknya lebih fokus pada peningkatan grafik Indeks Desa Membangun (IDM). Pemerintah daerah, menurutnya, masih membutuhkan waktu dan bantuan pusat untuk menekan angka desa dalam kategori sangat tertinggal. “Kalau dari DPMD tentunya melihat indikator IDM. Karena IDM ini mengukur indikator kekuatan desa dari seluruh sektor yang ada. Namun untuk peningkatan dari indikator sendiri, porsinya daerah pun dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana APBN,” pungkasnya. (*/fai/udi)
