BEIJING – Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understand (MoU) kontrak kerja antara perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia dalam bentuk business to business atau B to B dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Inisiative ke-2 di Beijing, 26-27 April.
Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, dari sejumlah kesepakatan dan kontrak kerja sama business to business antara perusahaan RRT dan Indonesia, dua di antaranya akan dilakukan di Kaltara. Yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Salah satunya PLTA Kayan di Peso, Kabupaten Bulungan.
Penandatanganan MoU disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Perdana Menteri RRT Zhang Gaoli, Sabtu (27/4). Di antaranya MoU antara PT Adhidaya Suprakencana dengan China Gezhouba Group Co. Ltd untuk rencana pengelolaan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Selain itu, lanjut Irianto, penandatanganan kontrak, framework agreement berupa turn key contract antara PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri dengan China Gezhouba Group Co. Ltd untuk pembangunan PLTA di Kaltara. Juga cooperation agreement antara Kayan Hydro Energy-Sinohydro Corp. Ltd untuk proyek PLTA Kayan, dan PT Indonesia Strategis Industri dengan Powerchina International Group Ltd untuk pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Untuk diketahui, turn key contract yang telah ditandatangani itu bermakna perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal pihak kontraktor setuju membangun secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan.
Kesepakatan business to business antara perusahaan dari RRT dan Indonesia tersebut, ungkap Gubernur, telah mendapat dukungan dari NDRC (National Development and Reform Commission) -Bappenas-nya RRT, setelah sebelumnya melalui verifikasi yang panjang. Utamanya terkait dukungan pembiayaan melalui bank BUMN RRT.
“Kontrak kerja sama ini dilakukan antarperusahaan atau business to business. Pemerintah hanya memfasilitasi,” tegas Irianto.
Dengan adanya kontrak kerja sama yang merupakan bagian dari program One Belt One Road/Belt and Road Initiative (BRI) antara pemerintah RRT dan Indonesia ini, lanjut Gubernur, merupakan perkembangan yang sangat maju untuk percepatan pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi yang terintegrasi dengan PLTA.
“Tentu ini sangat positif bagi Kaltara dalam mewujudkan kawasan industri yang nantinya berdampak besar untuk kemajuan ekonomi di Kaltara. Seperti kita ketahui, jika kawasan industri ini terwujud, puluhan ribu tenaga kerja akan terserap,” ungkapnya.
“Tak hanya itu, ekonomi di wilayah sekitar juga akan tumbuh. Yang pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitupun dengan PLTA, selain untuk memasok kawasan industri, dengan terbangunnya energi listrik yang besar, Kaltara tidak akan lagi kekurangan listrik, bahkan akan surplus sehingga bisa memasok listrik ke daerah lain, bahkan bisa ke negara tetangga,” tambah Gubernur.
Selain pembangunan PLTA Kayan 1 dan 2 di Kabupaten Bulungan yang ditargetkan dimulai tahun ini konstrusinya. Dari kerja sama business to business antara perusahaan RRT dan Indonesia, juga menyusul akan dibangun PLTA di Kabupaten Malinau. Saat ini sudah berproses selesai tahap izin dan tahap feasibility study (FS) dan penyusunan Amdal.
“Untuk KIPI, saat ini sudah dilakukan tahapan integratite FS dan Amdal. Artinya, FS dan Amdal yang sudah ada akan dibuatkan penyempurnaan melalui program dana bantuan dari pihak China (RRT) yang diberikan kepada Kemenko Maritim. Total semua kurang lebih Rp 200 miliar untuk seluruh Indonesia. Untuk Kaltara (penyempurnaan FS KIPI) dialokasikan sekitar Rp 40 miliar lebih,” bebernya.
Sementara itu, berkaitan dengan program BRI, seperti dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah telah menyiapkan empat koridor yang diinisiasi oleh RRT. "Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali," kata Luhut.
Luhut yang juga menjadi pembicara pada forum tematik dalam KTT Belt and Road Inisiative di Beijing, mengatakan bahwa proyek-proyek BRI harus berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan. "Tolok ukur keberhasilannya adalah ketika ia dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang kerja lokal," katanya.
Luhut menambahkan, kerja sama ekonomi dengan luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari saat ini. "Tidak ada wilayah yang dapat bertahan dengan menutup perbatasannya dari perdagangan. Indonesia percaya pada keterbukaan, pragmatisme, dan inovasi," ujarnya.
