JAKARTA - Bersama para gubernur, bupati serta wali kota se-Indonesia, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Juga turut hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Juga perwakilan dari Mabes TNI dan Polri yang sekaligus memberikan materi paparan pada rakornas ini.
Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut penting, sebagai sarana mengnyinergikan antartim terpadu yang ada di pusat dan daerah. Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
"Pencegahan konflik sosial merupakan hal yang sangat penting. Meski sampai sekarang Kaltara masih aman, potensi itu tetap ada. Apalagi secara geografis Kaltara berada di daerah perbatasan," kata Irianto.
Apa yang disampaikan Gubernur sesuai dengan arahan Menkopolhukam saat membuka rakornas tersebut. Yakni, Wiranto meminta kepada para kepala daerah dan jajaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal informasi-informasi yang benar. Agar warga tidak terpengaruh dengan berita-berita isu-isu tak jelas yang belakangan banyak beredar. Baik itu di media sosial maupun media lainnya.
“Disampaikan tadi oleh Pak Menko Polhukam bahwa ancaman konflik sosial selalu ada. Oleh karenanya, antisipasi, pencegahan sejak dini harus dilakukan. Apalagi ancaman konflik sosial, pasca pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini,” kata Gubernur.
Gubernur menambahkan, patut disyukuri sejauh ini kondisi keamanan wilayah masih terjaga dengan baik. Utamanya di Kaltara. Irianto pun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kaltara untuk menjaga keharmonisan yang selama ini telah terbina dengan baik.
“Siapa pun Pemimpin yang terpilih, dia adalah pemimpin yang sah, yang wajib kita hormati bersama. Masyarakat jangan mudah terpancing, jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang cenderung mengarah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” ujarnya. (humas)
