TANJUNG SELOR – Inovasi yang dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.
Dari 4 inovasi pelayanan publik yang diusulkan Pemprov Kaltra, program inovasi jemput bola yang dinamai Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) masuk 99 inovasi terbaik nasional.
Hasil kompetisi diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), setelah sebelumnya melalui penilaian oleh tim panel independen.
Sesuai pengumuman resmi yang diunggah di laman resmi Kementerian PANRB. Yaitu pada Pengumuman Nomor: B/163/PP.00.05/2019 tentang Top 99 Inovasi Pelayanan KIPP 2019, ada 19 inovasi di lingkup kementerian, 5 pada lembaga negara. Kemudian 12 inovasi terbaik di 8 pemerintahan provinsi, 41 tingkat kabupaten, 21 pemerintahan kota, dan satu badan usaha milik negara (BUMN).
Khusus di tingkat provinsi, ada 8 provinsi yang masuk nominasi itu. Beberapa provinsi ada yang inovasinya lebih dari dua masuk. Yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kalimantan, ada dua provinsi yang dapat. Yaitu Kaltim dan Kaltara, dengan inovasi pelayanan publik Si Pelandukilat oleh Disdukcapil Kaltara, untuk kategori Pelayanan Publik Responsif Gender.
“Ada sembilan kategori yang masuk dalam kompetisi ini, yakni pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan,” kata Ripka Dian Megawati, Kasubbag Inovasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setprov Kaltara.
Diungkapkan, sebanyak 3.156 inovasi telah terekam dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diajukan oleh 331 instansi pemerintah. Terdapat 1.872 inovasi pelayanan publik dengan status yang telah diajukan, yang kemudian melalui seleksi administrasi, dihasilkan 1.651 inovasi yang dinyatakan lolos ke tahap penilian proposal. Melalui rapat pleno tim panel independen kemudian memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.
“Nantinya, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ini kemudian akan diseleksi lagi menjadi Top 40. Seleksi dilakukan dengan cara wawancara dan presentasi dari para innovator di hadapan tim panel independen,” terang Ripka.
