TANJUNG SELOR - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara telah melakukan pengecekan bersama tim ahli ke lokasi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Data Dian, Malinau. Diduga ada tindak pidana korupsi pada proyek yang didanai APBN tersebut.
Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit diwakili Direktur Reskrimsus Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra, mengungkapkan telah mendalami sejumlah proyek yang diduga terjadi penyimpanggan itu.
Menurutnya, pengerjaan yang dilakukan kontraktor mencerminkan tidak adanya tanggung jawab. Karena penyerapan anggaran diperkirakan sebesar Rp 6 miliar pada 2017 lalu sudah dilakukan. Akan tetapi, hasil pengerjaan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Dia juga mengaku bahwa pemeriksaan terhadap kontraktor sudah dilakukan. Seharusnya, kata dia, PLTS itu ada alat dan sejumlah bangunan di lokasi pemasangan. Namun, yang ada hanya bangunan seperti gudang tidak layak.
"Saat tim mengecek ke lokasi cuma ada bangunan saja. Bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat kegiatan itu. Ini sama halnya kontraktor sengaja mencari masalah," ujarnya, kemarin (19/6).
Selain itu, dia juga menyebut bahwa tidak jauh dari lokasi PLTS, proyek pengerjaan jalan, jembatan dan drainase juga tidak layak. Padahal, kata dia, pengerjaan ini satu paket dengan menggunakan APBD Malinau sejak 2012-2017 sebesar Rp 23 miliar.
"Awal Juli kita gelar perkara semua kasus yang kita tangani. Panjangnya satu paket itu sekira 1,3 kilometer dari anggaran Rp 23 miliar," sebutnya.
Helmi juga mengatakan, anggaran awal Rp 23 miliar turun menjadi Rp 21 miliar. (uno/fen)
