TANJUNG SELOR – Sejumlah program prioritas yang digagas Pemprov Kaltara, dinilai Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon berjalan lambat. Dan, dampaknya pada percepatan pembangunan.
Seperti diketahui, ada 11 program prioritas Pemprov Kaltara. Yakni, ketersediaan energi listrik, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Selain itu, juga ada rencana pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, pembangunan pelabuhan dan dermaga sungai, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar secara menyeluruh, pembangunan dan pemenuhan infrastruktur rice and food estate, peningkatan bandara perintis di wilayah pedalaman dan perbatasan, pembangunan prasarana jalan, jembatan dan telekomunikasi, serta agrobisnis dan pariwisata di perbatasan, pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan–Tarakan), pembangunan sarana sanitasi, air bersih dan air baku, serta penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan.
Dia juga mengatakan, percepatan merealisasikan program prioritas tersebut, pun harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu, kata dia, harus ada kerja sama. Apalagi, lanjutnya, sejumlah program prioritas ada yang tak bisa masuk di APBD Kaltara. Sebab, terbentur aturan.
“Karena itu, sebelas program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltara sampai saat ini sebagian besar masih jalan di tempat,” kata Marten, Sabtu (22/6).
Selain itu, dirinya juga mengingatkan para investor yang telah menandatangani Memorandum of Understanding, untuk menunjukkan keseriusan berinvestasi di Kaltara.
“Kami minta keseriusan, baik pemerintah maupun investor. Kami minta benar-benar melaksanakan komitmen dalam turut merealisasikan program prioritas. Ketika memang di pertengahan jalan ada indikasi tidak siap, lebih baik segera mundur dan membatalkan MoU-nya,” ujarnya. (*/fai/fen)
