MANAGED BY:
JUMAT
15 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 25 Juni 2019 13:14
Titik Koordinat Bisa Menentukan Kelulusan

Hari Pertama PPDB, Ada yang Mendaftar Menggunakan SKTM

DISERBU CALON SISWA: Orangtua dan calon siswa mengantre di lokasi pendaftaran sekolah negeri Tarakan maupun di Bulungan, pada hari pertama pembukaan PPDB kemarin (24/6).

PROKAL.CO, TARAKAN – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltara, baru dibuka kemarin (24/6). Pada hari pertama pelaksanaan PPDB sistem zonasi tersebut, ratusan calon siswa bersama orangtuanya, terpantau memenuhi beberapa sekolah di Tarakan.

Seperti di SMAN 1 dan SMKN 1 Tarakan. Bahkan dari pantauan Rakyat Kaltara, masih ada orangtua calon siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. Padahal penggunaan SKTM sudah tidak berlalu lagi, walau dalam PPDB sistem zonasi, tetap disediakannya kuota untuk siswa dari keluarga miskin (gakin).

“Tadi (kemarin, red) juga ada orangtua calon peserta didik menunjukkan surat keterangan (SKTM). Langsung saya bilang enggak pakai gitu,” ujar Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Tarakan, Syaharuddin, di sela memantau pelaksanaan PPDB kemarin.

Pihaknya dengan tegas menolak. Karena sesuai petunjuk teknis, syarat khusus mendaftar melalui kuota gakin harus memiliki satu dari tiga program, yakni program Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH). “Di luar tiga kartu ini, kita tolak,” tegasnya.

Berdasarkan petunjuk teknis, SMAN 1 Tarakan menyiapkan minimal 30 persen kuota gakin yang tergabung dalam jalur zonasi. Pihaknya pun telah menerapkan revisi aturan PPDB melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nomor 3 tahun 2019 tentang PPDB.

Dalam surat edaran tersebut, penyesuaian kuota pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah, naik menjadi paling banyak 15 persen.

Selain jalur prestasi, penyesuaian juga dilakukan pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah, diperbaharui menjadi paling sedikit 80 persen. Sedangkan jalur perpindahan orangtua tetap sama, yakni paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

SMAN 1 Tarakan sendiri membuka pendaftaran hingga 28 Juni dengan kuota calon siswa yang dibutuhkan sebanyak 360, terbagi dalam 10 rombongan belajar (rombel).        

Terbatasnya kuota siswa yang dibutuhkan membuat hari pertama PPDB di SMAN 1 Tarakan langsung diserbu orangtua dan calon siswa. Antrean panjang tampak di tempat pendaftaran.

Hal itupun diakui Syaharuddin. Namun, pihaknya sudah mengantisipasi kondisi tersebut dengan membuat mekanisme antrean, serta memperbanyak petugas yang menerima pendaftaran. Misal untuk layanan informasi, pihaknya menyiapkan 15 petugas. Sementara di layanan operator ditempatkan 12 petugas.  

Selain itu, pihaknya juga mengatur terkait layanan pendaftaran. Di mana pihaknya memisahkan antrean antara jalur zonasi dengan jalur gakin, prestasi, serta perpindahan orangtua. Begitu juga dengan calon siswa yang mendaftar online, serta calon siswa yang ingin mendapatkan layanan informasi, verifikasi dan operator, juga dibuatkan antrean khusus.

“Alhamdulillah, walaupun kita lihat banyak, saya melihatnya situasi masih dalam kondusif sajalah, masih aman-aman saja. Tidak ada keributan, tidak ada apa-apa,” tuturnya.

Sementara itu, hari pertama PPDB di SMKN 1 Tarakan juga mendapatkan satu pendaftar membawa SKTM untuk mendaftar melalu jalur gakin.

“Tapi kita tidak layani,” ujar Wakil Ketua Panitia PPDB SMKN 1 Tarakan, Ilyas.

Namun, pihaknya telah menjelaskan kepada pendaftar tersebut tentang tidak diperbolehkannya penggunaan SKTM.

Dijelaskannya, berdasarkan petunjuk teknis PPDB SMK, maka SMKN 1 Tarakan menerapkan dua jalur. Yakni jalur gakin sebanyak minimal 30 persen, sisanya jalur reguler umum. 

Syarat khusus jalur gakin sendiri, sama seperti PPDB SMA, yakni hanya bagi calon siswa yang memiliki satu di antara tiga program nasional, yakni KIP, KKS, atau PKH.

“Salah satunya dimiliki, bukan harus tiga-tiganya,” ujar Sekretaris Panitia PPDB SMKN 1 Tarakan, Ruslan.

Sementara untuk syarat khusus jalur zonasi, pihaknya menerapkan tinggi badan untuk beberapa jurusan tertentu. Seperti jurusan perhotelan, tata boga, dan perjalanan wisata. Selain tinggi badan, khusus jurusan tata busana juga harus memiliki surat keterangan tidak buta warna dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.

Syarat khusus tinggi badan itu, menurut Ruslan, cukup mempengaruhi diterima atau tidaknya calon siswa di jalur reguler umum untuk jurusan tersebut. Namun, penentuan diterima atau tidak, ditentukan berdasarkan ranking nilai tertinggi ujian nasional (UN).

Sementara untuk penentuan berdasarkan titik koordinat (jarak terdekat dari sekolah ke rumah) digunakan apabila saat di ambang batas, atau dua calon siswa memiliki nilai sama. Maka penentuannya digunakan melalui titik koordinat.   

Di sisi lain, pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019 masih menuai tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Edi Suryanto misalnya, menilai penggunaan jalur zonasi pada PPDB SMA dengan menerapkan titik koordinat, dinilai baik untuk memisahkan siswa yang pintar agar tidak berada pada satu sekolah saja.

“Wajar saja, sesuai saja. Karena begini, kalau juga tidak ada zonasi, itu nanti susah juga. Karena nanti terkumpul. Misalkan, yang pintar-pintar itu terkumpul di SMA 1 saja, tidak akan dia terbagi. Karena ada zona itu, sangat bagus sebenarnya,” tuturnya.

Edi Suryanto sendiri mendaftarkan anaknya masuk di SMAN 1 Tarakan melalui jalur zonasi. Kebetulan, jarak rumahnya dengan sekolah hanya kurang lebih 350 meter. Meski demikian, anaknya memiliki nilai UN yang cukup bagus yakni 240,50.

Jika Edi Suryanto menilai positif, tidak halnya dengan ibu rumah tangga bernama Andi. Warga Karang Anyar ini menilai aturan jalur zonasi bisa merugikan anaknya yang letak rumahnya agak jauh dari sekolah yang dituju. Dia sendiri mendaftarkan anaknya masuk SMAN 1 Tarakan melalui jalur zonasi.

“Karena mungkin saya agak jauh, jadi saya merasa kurang wajar deh. Masuk zonanya di sini (SMAN 1),” keluh Andi.

Menurutnya, kecewa pasti ada jika anaknya tidak lolos di sekolah, hanya karena aturan tersebut. Karena besar kemungkinan harus memilih ke sekolah swasta. Sementara banyak yang lebih berhak ke sekolah swasta. (mrs/udi)


BACA JUGA

Kamis, 14 November 2019 19:50

Pemerintah Canangkan 2 Agenda Besar

BOGOR - Dalam lima tahun ke depan, ada 2 agenda…

Kamis, 14 November 2019 19:45

Hanya Daftar di Golkar

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara Syarwani merupakan salah satu…

Kamis, 14 November 2019 19:43

Akun Kepala ORI Kaltara Di-hack

TARAKAN – Akun media sosial Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI)…

Kamis, 14 November 2019 19:42

Gara-Gara Lamaran Kerja Ditolak dan Ingin Hijrah

Bagi penggemarnya, tato merupakan karya seni. Namun, tak sedikit juga…

Kamis, 14 November 2019 19:37

Tingkatkan Pengamanan

TARAKAN – Ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera…

Kamis, 14 November 2019 19:32

Optimistis 2020 Sudah Lengkap

TANJUNG SELOR – Lapangan terbang di sejumlah daerah perbatasan dan…

Selasa, 12 November 2019 14:36

Surat Lamaran Kelewat Rapi

MALANG - Setelah viral tulisan dokter yang rapi dan mudah…

Selasa, 12 November 2019 14:17

Utamakan Pendidikan, Tanamkan Agama dan Moral sejak Dini

Supriyadi dan Paryanti termasuk di antara 32 pasangan orang tua…

Selasa, 12 November 2019 14:15

Jalan di Perbatasan Harus Jadi Prioritas

TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan maupun sarana pendidikan dan kesehatan…

Selasa, 12 November 2019 14:10

Pendaftaran CPNS Diundur

TANJUNG SELOR – Pendaftaran CPNS Pemprov Kaltara yang sebelumnya dijadwalkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*