Sejumlah aset Pemkab Bulungan yang sebelumnya dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, telah dikembalikan tanggung jawab pengelolaannya kepada Pemkab Bulungan.
Dijelaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah, pihaknya telah mengelola aset sesuai mekanisme. Bahkan kewenangan aset yang selama ini menjadi persoalan, juga telah diselesaikan pihaknya.
“Makanya kita mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata dia, Senin (24/6).
Lanjutnya, Pemprov Kaltara tercatat sebagai provinsi yang dapat mengelola aset dengan baik. “Kalau proses pengalihan sesuai mekanisme yang ada. Aset milik kabupaten, ya kabupaten yang mengelolanya. Jika provinsi, maka provinsi yang mengelolanya,” ucapnya.
Dijelaskan, aset-aset yang dikembalikan pengelolaannya ke pemerintah kabupaten, memang yang tidak layak untuk dikelola Pemprov Kaltara. “Kalau memang layak kita terima. Kalau tidak layak, kita tidak akan terima,” ujarnya.
“Seperti (jalan) yang menghubungkan antarkecamatan. Tidak layak dilimpahkan ke provinsi, jadi kami kembalikan kepada pemkab,” sambungnya.
Untuk diketahui, ada beberapa aset yang dikembalikan ke Pemkab Bulungan. Seperti ruas jalan Gunung Seriang ke Peso yang direncanakan tembus ke Kabupaten Malinau. Ada juga ruas jalan yang menghubungkan Tanjung Selor dengan Tanjung Palas Timur, simpang Tanah Kuning sepanjang 78 kilometer, serta beberapa aset lainnya. (*/fai/udi)
