TANJUNG SELOR – Proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup, telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara sejak beberapa tahun belakangan.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan DLH Kaltara, Obed Daniel menyebut ada 154 perusahaan yang terdata di pihaknya. Hanya saja, tidak semua mendapatkan penilaian.
“Saat ini, untuk proper periode 2018-2019 ada beberapa perusahaan. Seperti perusahaan yang bergerak di pertambangan sebanyak 12 perusahaan, kehutanan 6 perusahaan dan bidang industri jasa sebanyak 11 perusahaan,” ujarnya, Selasa (25/6).
Menurutnya, dipilihnya hanya beberapa perusahaan saja dengan alasan memperhatikan keaktifan dalam pengelolaan lingkungan. “Kami lihat dulu, pengelolaannya skala baik atau tidak. Tidak mungkin kami lakukan proper kepada perusahaan yang tidak karuan,” tegasnya.
Disebutkan, ada beberapa indikator yang memengaruhi tidak dilakukannya proper pada perusahaan lain di provinsi ke-34 ini. Yang paling utama yaitu upaya pengelolaan lingkungan.
“Jika seluruh perusahaan kami lakukan proper dan pengelolaan (lingkungan, Red)-nya masih kurang baik, maka perusahaan tersebut mendapatkan penilaian buruk. Bisa jadi izinnya dicabut. Ini yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, meskipun tidak semua perusahaan dilakukan proper, pengawasan tetap dilakukan. Dari pengawasan tersebut, nantinya dinilai apakah perusahaan bisa diikutkan dalam penilaian proper.
“Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala melakukan penilaian proper. Akan tetapi pengawasan jalan terus,” ujarnya.
Perusahaan yang tidak ikut dalam penilaian proper, lanjutnya, tidak boleh melupakan pengelolaan lingkungan. Sebab, pengawasan yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota akan dilaporkan kepada Pemprov.
“Jika ada laporan pencemaran lingkungan dan sebagainya, maka kami akan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut,” ujarnya. (*/fai/fen)
