TANJUNG SELOR - Program sertifikasi di Kalimantan Utara (Kaltara) masih bergantung pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Pasalnya, sampai saat ini belum ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di provinsi termuda di Indonesia ini.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara, Chairul Anwar mengakui sejauh ini Kaltara belum memiliki LSP. Hal ini juga berpengaruh terhadap masyarakat yang ingin mencari kerja dengan keahlian tertentu. Bahkan dapat menghambat angkatan kerja terserap maksimal di dunia industri.
Menurut Chairul, belum tersediannya LSP membuat program pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi kurang maksimal. Sehingga dikhawatirkan kompetensi lulusan program pelatihan tersebut juga menjadi kurang mumpuni.
“Masyarakat yang ingin keahliannya diakui harus melakukan uji kelayakan di provinsi lain. Ini yang menjadi kendala kita saat ini dalam menyerap tenaga kerja,” jelas Chairul, Sabtu (29/6).
Menurutnya, sertifikasi sangat penting sebagai penunjang keahlian tenaga kerja atau angkatan kerja. Tenaga kerja akan duakui keahliannya secara administratif jika memiliki sertifikasi. Sementara sertifikat kompetensi dikeluarkan LSP dan telah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Itu sangat penting. Karena saat ini tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidangnya kurang terserap. Itu juga sebagai pengakuan,” ujarnya.
Melihat hal ini, Chairul mengaku bahwa pihaknya terus berupaya agar LSP bisa terbentuk di Kaltara. Sehingga nantinya ketika LSP sudah terbentuk di Kaltara, peserta program pelatihan kerja yang telah lulus dapat menempuh ujian sertifikasi tersebut.
“Kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait LSP ini. Untuk sekarang kita masih mengharapkan kementerian yang menjalankan program sertifikasi. Ke depannya semoga program ini ada setiap tahunnya,” tandasnya. (*/fai/har)
