TARAKAN – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan merencanakan sejumlah pembenahan fasilitas rumah sakit. Di antaranya, akan melanjutkan penggantian plafon yang bocor akibat kondensasi pendingin ruangan.
Kegiatan tersebut sebenarnya sudah dilakukan manajemen RSUD Tarakan sejak tahun lalu. Namun, belum semua ruangan dibenahi. Direncanakan, jika usulan anggaran disetujui, pembenahan dilanjutkan tahun depan.
“Alhamdulillah, dulu kan bocor semua lantai. Kami tahun kemarin sudah bisa memperbaiki lantai tiga, lantai empat, lantai lima. Tahun depan insya Allah kalau anggaran kami disetujui, (pembenahan di) lantai enam, lantai dua, lantai satu,” ujar Direktur RSUD Tarakan, Hasbi Hasyim, beberapa waktu lalu.
Untuk anggaran pembenahan ini, pihaknya mengusulkan Rp 4 miliar ke Pemprov Kaltara. “Belum tahu kami berapa disetujui. Ya itu tadi, supaya tidak ada keluhan masyarakat. Bayangkan kalau di ruang rawat ada bocor, tidak nyaman jadinya. Dan berpotensi malah jadi sumber penyakit,” tuturnya.
Selain pembenahan plafon yang bocor, pihaknya juga akan memindahkan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), karena mendapatkan penilaian kurang baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“IPAL kami rencana akan dipindahkan ke depan, itu menjadi syarat juga. Kemarin dari KLHK kami dapat rapor merah karena pengolahan limbah yang tidak bagus. Sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur bahwa kami lagi berproses untuk memperbaiki IPAL,” tuturnya.
Sementara itu, upaya meningkatkan pelayanan juga terus dilakukan manajemen RSUD Tarakan. Pihak manajemen telah melakukan diskusi publik untuk mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan RSUD Tarakan.
Hasbi mencontohkan, salah satu layanan yang masih perlu mendapat perhatian adalah layanan rawat jalan. Ia menginginkan masyarakat tidak perlu antre lama ketika berobat di poliklinik.
“Itu yang kami mau perbaiki sistemnya. Kalau bisa masyarakat begitu masuk nomor rekam medisnya, sudah bisa langsung ke polikliniknya dan dokternya sudah ada di sana menunggu. Selama ini memang karena masih terhambat masalah dokumen medik. Dokter spesialis memang sudah ada di sana, namun karena belum ada dokumen medik, juga enggak bisa ngapa-ngapain,” bebernya.
Persoalan lainnya terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berupa dokter di poliklinik. Karena terkadang dokter spesialis juga merawat pasien di ruang rawat inap. Dampaknya, terkadang terlambat dalam melayani pasien rawat jalan di poliklinik.
Termasuk juga pembenahan saat pasien rawat inap mengambil nomor urut. Menurut Hasbi, pihaknya sudah mengantisipasi hal itu dengan menyiapkan layanan online. Sehingga masyarakat cukup mendaftar lewat aplikasi, lalu datang ke rumah sakit ketika nomor urut sudah mendekati untuk dipanggil.
Hanya saja, jumlah kunjungan pasien yang terus mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan ketersediaan SDM dokter. Terlebih dengan adanya JKN–KIS, masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah sakit. Dalam setiap hari, satu dokter bisa melayani hingga 50 pasien.
Disinggung layanan terhadap pasien peserta JKN – KIS, Hasbi menilai pihaknya bisa mengakomodasi semua dan memberikan tindakan yang sama layaknya pasien umum. Hanya saja masih terdapat kendala. Seperti layanan online yang terkadang harus disesuaikan dengan kondisi jaringan.
“Memang tidak ada perbedaan, dia mau kaya, mau miskin, mau dia pegawai, mau bukan, tidak ada perbedaan,” tuturnya. (mrs/udi)
