MANAGED BY:
RABU
29 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 05 Juli 2019 19:32
Soal Tes Menyesuaikan Zaman
MEMBELUDAK: Suasana pendaftaran CPNS di Kaltara tahun lalu.

PROKAL.CO,

Tes seleksi aparatur sipil negara (ASN) 2019 akan menerapkan soal high order thinking skills (HOTS). Panitia seleksi nasional (panselnas) sedang mengevaluasi soal-soal seleksi tahun lalu. Bukan berarti soal seleksi tahun ini lebih sulit. Hanya menyesuaikan perkembangan dan tantangan masa kini.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) merupakan anggota panselnas. Dua kementerian tersebut mendapat tugas untuk membuat soal tes. 

Menurut Ridwan, tingkat kesulitan tes CPNS tidak berubah. Hanya, soal tes tahun ini memiliki tantangan yang berbeda dari sebelumnya. “Bbentuknya soalnya itu HOTS," kata Ridwan. Soal HOTS nantinya ada pada tes karakteristik kepribadian (TKP). Jumlahnya sebanyak 35 soal.

Soal-soal tes nantinya akan meminta peserta untuk menilai dan memilih jawaban yang benar dalam menghadapi suatu kasus di kehidupan sehari-hari. "Lima atau 10 tahun yang lalu tidak ada penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang luar biasa. Tapi sekarang itu ada. Itu yang membuat soal harus update. Makanya terkesan lebih sulit dari tes tahun sebelumnya," urai Ridwan. Harapannya, tentu agar ASN dapat menyesuaikan dengan berbagai tantangan yang ada dalam melayani masyarakat.

Ridwan memberikan kiat agar peserta bisa lolos tes kemampuan dasar (TKD). “Mindset-nya adalah sudah jadi pegawai negeri sipil,” katanya. Dalam tes tersebut tidak ada jawaban salah. Semuanya benar semua. Namun, setiap pilihan jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda. Mulai 4, 3, 2, dan yang terendah 1. Tidak ada 0.

Komposisi soal TKD masih sama seperti 2018. Jumlah 100 soal yang dikerjakan dalam waktu 90 menit. Terdiri dari 35 soal tes kewarganegaraan (TWK), 30 soal tes intelejensia umum(TIU), dan 35 TKP.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir membenarkan bahwa termasuk dalam anggota panselnas. "Kemendikbud hanya tukang jahit (soal) saja," canda kepada Jawa Pos kemarin. "Test seleksi ASN 2019 menggunakan platform UNBK (ujian nasional berbasis komputer). Tentu materinya beda," imbuhnya. (han/jpg/udi)


BACA JUGA

Selasa, 28 Januari 2020 14:47

Gubernur: SAKIP Perlu Konsisten Diterapkan

DENPASAR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie…

Selasa, 28 Januari 2020 14:43

Fraksi DPRD Ingatkan soal RTRW

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, menggelar…

Selasa, 28 Januari 2020 14:37

Pastikan Informasi Pasien Corona Hoaks

TARAKAN – Masyarakat Tarakan sempat dibuat resah dengan beredarnya informasi…

Selasa, 28 Januari 2020 14:33

PLBN Skala Prioritas Pemerintah Pusat

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di…

Senin, 27 Januari 2020 17:01

PAD Sektor Pajak Ditarget Rp 71 Miliar

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menargetkan pendapatan asli daerah…

Senin, 27 Januari 2020 17:00

126 Pendaftar Bersaing Jadi Calon Anggota PPK

TARAKAN – Pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang…

Senin, 27 Januari 2020 16:58

Corona Sudah Terdeteksi di Malaysia

TANJUNG SELOR – Virus Corona menjadi ancaman serius bagi China…

Senin, 27 Januari 2020 16:49

Waspadai Virus Corona, Bandara dan Pelabuhan di Tarakan Dipasang Thermal Scanner

TANJUNG SELOR – Sebagai wilayah perbatasan, Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi…

Senin, 27 Januari 2020 14:39

Dikunjungi Gubernur, Warga Gembira

TARAKAN–Gubernur Kaltara Irianto Lambrie beserta istri, Rita Ratina Irianto yang…

Minggu, 26 Januari 2020 13:11

Speedboat Non Reguler hanya Berlayar Antar Kecamatan

TANJUNG SELOR – Speedboat bermesin 200 PK seharusnya tidak berlayar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers