TARAKAN – Belum semua sekolah negeri di Tarakan memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) yang memadai. Salah satunya, SMPN 12.
Sekolah yang berada di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Karang Anyar Pantai, itu memang baru melaksanakan KBM sejak 2016. Selama tiga tahun, sekolah itu telah membuka 18 rombongan belajar, dengan rincian setiap angkatan terdiri dari enam rombel.
“Sementara untuk ruang belajar baru ada sembilan. Berarti untuk proses KBM dilaksanakan secara dua jenjang, masuk pagi sama masuk siang. Kenapa kita laksanakan masuk pagi dan siang? Karena keterbatasan ruang kelas,” beber Kepala SMPN 12 Tarakan Tri Junarto, Kamis (4/7).
Pihaknya berencana bisa menjadwalkan KBM pada pagi hari. Karena itu, dibutuhkan tambahan ruang belajar. Terlebih pengalaman menggelar PPDB tahun ini ternyata cukup banyak peminat calon siswa yang ingin masuk di SMPN 12. Namun, tidak bisa tertampung keseluruhan.
Gedung SMPN 12 sendiri dibangun dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemkot Tarakan secara bertahap. Di tahun pertama pembangunannya pada 2015 menggunakan dana unit sekolah baru. Dilanjutkan pada 2016 dari DAK. Dibangun sebanyak dua kelas.
Sementara, di 2018 dengan membangun empat kelas menggunakan DAK. Di tahun ini, pihaknya merencanakan pembangunan laboratorium IPA. Untuk bangunan yang sudah ada, selain digunakan untuk ruang kegiatan belajar mengajar, juga dimanfaatkan untuk perpustakaan, tempat ibadah, ruang guru dan tata usaha, ruang UKS, ruang BK dan ruang Pramuka. Yang belum ada yakni ruang komputer. Belum tersedianya ruang tersebut berdampak pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
“UNBK di tahun 2019, kami melaksanakan di SMK Negeri 2. Kalau sarana prasana UNBK, alhamdulillah SMP Negeri 12 sudah memiliki 5 server. Server cadangan 1,” bebernya.
Pihaknya juga menemui kendala dalam akses masuk menuju sekolah. Dimana pintu masuk menuju sekolah pernah ditutup beberapa bulan lalu oleh pemilik tanah, karena persoalan penggantian lahan yang belum tuntas.
Meskipun sudah dibuka kembali berkat bantuan kelurahan dan masyarakat sekitar, namun untuk persoalan pengantian lahan belum selesai. Kendala lain, menurutnya, adanya tempat sampah di depan pintu masuk sekolah. Kondisi itu dinilai akan berdampak pada penilaian menuju sekolah Adiwita tingkat kota.
“Karena saat ini kan kami sudah terakreditasi. Kemudian untuk tahap berikutnya kami akan mengikuti program Adiwiyata. Nanti kalau untuk penilaian, sementara masih ada sampah di depan, itulah menjadi hambatan buat kami untuk menuju sekolah Adiwiyata tingkat kota,” tuturnya.
Dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, menurut Tri, selain didukung guru PNS, pihaknya juga dibantu guru honorer. Namun, saat ini pihaknya kekurangan enam guru, karena beberapa di antaranya diterima menjadi pegawai negeri sipil. (mrs/fen)
