TANJUNG SELOR – Adanya laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah seorang calon legislatif, tidak hanya diterima Bawaslu Bulungan. Laporan serupa juga diterima Bawaslu Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Namun, Ketua Bawaslu KTT Chaeril yang dikonfirmasi Harian Rakyat Kaltara melalui sambungan telepon, (7/7), menyatakan bahwa persyaratan laporan yang diterima pihaknya tidak lengkap, setelah dilakukan kajian awal.
Laporan yang dibuat, menurutnya, harus memenuhi syarat formil dan materiil. Laporan yang disampaikan pun, kata dia, telah melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran pada 8 Mei lalu, namun baru dilaporkan pada 21 Mei. Dengan demikian, dianggap pihaknya tak memenuhi syarat.
"Syarat formil meliputi identitas pelapor yang berhak melaporkan. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu," jelasnya.
Meski laporan yang diterima tidak memenuhi syarat formil dan meteriil, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, dengan mengklarifikan ke Dinas Pendidikan Tarakan, ditemukan beberapa kejanggalan terhadap ijazah paket C milik salah seorang calon legislatif tersebut.
Sementara itu, dugaan serupa kepada salah seorang caleg DPRD Bulungan, juga telah diklarifikasi Bawaslu Bulungan kepada saksi dari pelapor. Dan, Ketua Bawaslu Bulungan Ahmad menyatakan pihaknya pun akan meminta klarifikasi dari Disdik Tarakan. Termasuk ke pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) penyelenggara pendidikan paket C.
"Paket C yang diikuti itu berada di Tarakan,” ujar Ahmad, belum lama ini.
Apabila dari hasil klarifikasi terindikasi adanya penggunaan ijazah palsu, kata dia, pihaknya akan memanggil sentra penegakan hukum terpadu. Menurut Ahmad, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan itu selama 14 hari kerja. Jika terbukti, maka kasusnya bisa naik status. Disebutkan, laporan masuk dan diregistrasi Bawaslu Bulungan pada 24 Juni lalu. (uno/fen)
