TARAKAN - Perikanan dan kelautan kini menjadi sektor primadona Tarakan. Posisinya mengalahkan sektor minyak bumi dan gas (migas) dalam menyumbang produk domestik regional Bruto (PDRB) Tarakan.
Namun sektor perikanan dan kelautan masih menyisakan persoalan dan banyak kepentingan terutama dari sisi ekonomi. Sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Perikanan dan kelautan ini adalah merupakan produk unggulan kita yang harus kita dorong. Ekspornya kita dorong. Sudah menggeser pendapatan PDRB kita, tadinya dari migas ke nonmigas,” jelas Wali Kota Tarakan Khairul, di Balai Karantina Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan, Senin (8/7).
Di antara persoalan yang mencuat adalah terkait budidaya kepiting betina atau kepiting bertelur, dengan diterapkannya larangan penangkapan kepiting bertelur oleh pemerintah pusat.
Ia menilai, persoalan ini perlu dicarikan solusinya dalam rangka tetap memperhatikan kepentingan para nelayan serta ekspor Tarakan. Namun tetap juga menjaga kelestarian kepiting bertelur.
Salah satu upaya adalah dengan membuat tempat penetasan kepiting bertelur atau hatchery. Khairul mengaku sudah menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminta restu merealisasikan niat tersebut.
Menurut Khairul, pihaknya disarankan untuk bekerja sama dengan Balai Perikanan Jepara untuk mengawasi proses yang dilakukan. Memastikan bahwa semua proses penetasan benar-benar dilakukan dari budidaya tempat penetasan.
“Karena inilah satu-satunya solusi menurut saya bagaimana mengakomodasi kepentingan nelayan kita, tetapi juga tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan. Dan kita serius untuk itu. Karena kami lihat minyak dan gas bumi memang sudah tidak bisa diandalkan,” jelasnya.
Termasuk juga rencana melanjutkan kegiatan ekspor kerang ke Malaysia yang permintaannya semakin meningkat. Sementara ketersediaan kerang di Tarakan berkurang. Karena itu, Pemkot Tarakan berencana mendatangkan bibit kerang yang akan ditabur di sekitar perairan Tarakan.
“Saya lihat ini juga sudah berkurang. Dulu orang mengais-ngais saja di Pantai Amal sudah bisa dapat. Sekarang sudah mulai susah,” ungkapnya.
Persoalan lain adalah harga udang windu yang terus anjlok. Namun, pemerintah berupaya menjaga kestabilan dan bisa menguntungkan semua pihak. Pemerintah akan mengambil peran seperti Bulog dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola bidang perikanan dan kelautan.
Sementara itu, Kepala BKIPM Tarakan Umar menyambut baik rencana Pemkot Tarakan membangun hatchery. Namun perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Saya menyambut baik niat itu. Cuma memang ada banyak persoalan nanti ketika itu diberlakukan. Siapa yang mengontrol, bagaimana desain tambaknya, bagaimana nanti kalau hatchery-nya sudah ditebarkan kepitingnya, siapa yang bisa menjamin tingkat kehidupannya,” bebernya. (mrs/har)
