TANJUNG SELOR - Menjelang akhir masa jabatan, DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2014-2019 telah mengesahkan 62 peraturan daerah (Perda).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Abdul Rahman Rasyid mengatakan, dari 62 Perda yang disahkan, ada 6 Raperda (rancangan peraturan daerah) komulatif terbuka, seperti Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Raperda APBD Perubahan. “Sebenarnya ada 11 Raperda yang baru saja mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun masih kita susun jadwal Paripurna pengesahannya,” ungkap Rasyid, Rabu (10/7).
Selain itu, ada tiga peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD Kaltara. Yakni Perda tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Cara Beracara. Ketiganya saling mengikat oleh seluruh anggota DPRD. “Jadi kalau dibilang kita sudah berupaya di 5 tahun ini untuk bekerja semaksimal mungkin,” kata dia.
Dijelaskannya, selama ini DPRD Kaltara telah menyelesaikan Perda melebihi target. Bersama dengan Pemprov Kaltara, pencapaian target tersebut dapat dilakukan.
“Kalau target sudah tercapai. Target kita setiap tahun itu ada 6 Perda yang harus selesai. Artinya dalam 5 tahun masa jabatan kami sudah ada 30 Perda. Dan saat ini melebihi. Bisa dibilang dua kali lipat. Ini pencapaian yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, saat ini ada 12 Raperda yang sedang dibahas, di antaranya Raperda APBD Perubahan 2019, Raperda APBD 2020. Pihaknya juga tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk 12 Raperda itu.
“Kita usahakan 12 Raperda ini bisa selesai. Jadi 6 dari kita dan 6 dari Pemprov. Diharapkan dapat selesai hingga pelantikan anggota yang baru,” tandasnya. (*/fai/har)
