DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara menemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kejanggalan yang dimaksud yaitu saat penyaluran bansos ke daerah yang sulit dijangkau seperti pedalaman dan perbatasan hanya dilakukan vendor dan bank.
“Tidak ada pengawalan pihak kepolisian. Itu sudah dikoreksi dan saat ini sudah berjalan dengan pengawalan," ujar Direktur Reskrimsus Polda Kaltara Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra yang mewakili Kapolda Brigjen Indrajit.
Meski sempat tidak ada pengawalan, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya penyelewengan, perbuatan curang atau upaya melawan hukum saat penyaluran bansos, baik itu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beras sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama.
Dia juga mengatakan, penerima bansos pun telah melakukan dengan tepat sasaran. Menurutnya, pendampingan dari Satgas Bansos untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat tempat.
"Karena data base yang dimiliki provinsi bisa direvisi setiap tiga bulan. Bisa saja ada penerima yang sudah mampu. Jadi harus dikoreksi," ujarnya. (uno/fen)
