TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Bulungan, masih terkendala lahan. Status lahan yang dilirik Pemprov Kaltara, masih belum jelas pemiliknya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Taupan Madjid mengatakan, Pemprov Kaltara berencana bertemu dengan pimpinan Pertamina untuk menanyakan lahan yang akan dibangun pelabuhan.
“Sejauh ini memang belum terjadwal pertemuan antara PT Pertamina di Jakarta dan Gubernur Kaltara, karena terbentur agenda masing-masing,” ujarnya, Rabu (17/7).
Dikatakan, Pertamina juga tidak berani mengklaim lahan yang akan dibangun pelabuhan. “Jadi, pihak Pertamina di Bunyu juga tidak bisa membuktikan statusnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun pembangunan pelabuhan itu masuk Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) tetap saja tidak bisa dilakukan pembangunan sebelum ada pembebasan lahan. Syarat untuk membangunnya ada lahan yang harus bebas dan sebagainya.
“Pemerintah pusat meminta agar rencana pembangunan pelabuhan Bunyu masuk di RIPN. Artinya, kita tidak susah payah mengusulkan. Mereka sendiri yang minta. Semuanya sebenarnya sudah siap. Mulai dari detail engineering design hingga analisis dampak lingkungan,” ujarnya. (*/fai/fen)
