TANJUNG SELOR – Pembebasan lahan di lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, belum juga dilakukan.
Ada dua investor yang telah memiliki izin pengelolaan lokasi di KIPI. Yakni, PT Adidaya Supra dan PT Kayan Patria Propertindo. Dua investor ini diminta segera melakukan pembebasan lahan.
Menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Panji Agung, luas lahan yang dibebaskan minimal 50 hektare.
Jika pihak investor belum juga melakukan pembebasan lahan, kata dia, status KIPI yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) terancam dicabut. “Maka dari itu kami menuntut segera melakukan pembebasan lahan,” ujar Panji, Minggu (21/7).
Dikatakan, pembebasan lahan seluas 50 hektare harus selesai di akhir Desember 2019. Sementara, untuk pembangunan infrastruktur dasar harus dimulai pada awal 2020. Hal tersebut juga telah disepakati bersama, beberapa waktu lalu.
Jika pembebasan lahan telah dilakukan, lanjutnya, akan dibuatkan izin lingkungan dan pembangunan infrastruktur dasar. Setelah kedua izin tersebut selesai, maka pihaknya akan mengundang perusahaan lain untuk berinvestasi dan membangun di lokasi KIPI.
“Itu yang akan kami lakukan. Oleh sebab itu, diselesaikan dulu persoalan (pembebasan lahan, Red) ini kepada dua perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan lokasi,” ujarnya.
Dia juga menyebut masih ada investor lain yang izin pengelolaan lokasinya masih berproses. Pihaknya meminta agar mereka segera menyelesaikan. “Yang kami lakukan ini untuk percepatan pembangunan KIPI. Maka dari itu harus selesai secara menyeluruh, baik izin pengelolaan lokasinya maupun pembebasan lahannya,” ujarnya. (*/fai/fen)
