TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fatah meminta Pemprov segera menindaklanjuti persoalan yang menjadi penghambat rencana pembangunan pelabuhan di Kecamatan Pulau Bunyu, Bulungan.
“Kami berharap kepada instansi terkait sesegera mungkin menyelesaikan status lahan tersebut dengan baik,” ujarnya, Senin (22/7).
Dia juga meminta Pemprov Kaltara segera bertemu dengan direksi Pertamina di Jakarta. Dengan demikian, bisa segera mengetahui status lahan yang akan dibangun pelabuhan.
“Pembangunan pelabuhan itu nantinya dapat dikerjakan dengan cepat jika persoalan selesai. Ketika selesai tepat waktu, maka masyarakat dapat menikmatinya. Sebab, pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat secara umum,” ujarnya.
Apalagi, rencana pembangunan pelabuhan di Bunyu sudah masuk rencana induk pelabuhan nasional (RIPN). Karena itu, kata dia, harus segera ditindaklanjuti. “Kami dari dewan mendorong percepatan pelabuhan itu,” ujarnya.
Diharapkannya dalam waktu dekat ada titik terang terkait persoalan lahan untuk pembangunan pelabuhan di Bunyu. “Kami harap seperti itu. Karena memang sampai saat ini tidak diketahui aset itu milik siapa. Yang saya dengar itu milik PT Pertamina. Namun, PT Pertamina di Bunyu juga tidak berani mengakuinya. Jadi harus diperjelas,” ujarnya. (adv/*/fai/fen)
