TANJUNG SELOR – Peminjaman dana di Dewan Pendidikan Kaltara berbuntut panjang. Sejumlah pihak menyikapi peminjaman dana sisa lebih anggaran 2018 itu.
Tak hanya Pemprov dan DPRD Kaltara yang telah meminta klarifikasi dari pengurus Dewan Pendidikan, Kejaksaan Negeri Bulungan dan Ombudsman Perwakilan Kaltara pun turut memanggil para pengurus Dewan Pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan Kaltara Herwansyah yang dikonfirmasi media ini, kemarin (26/7), menyatakan pihaknya siap memenuhi panggilan pihak-pihak yang meminta klarifikasi.
Jika panggilan yang dilayangkan Ombudsman Kaltara belum dipenuhi, Herwansyah menegaskan bukan pihaknya mangkir. Namun, saat dilakukan pemanggilan dirinya sedang ada urusan keluarga yang tak bisa ditinggalkan.
“Saat itu ibu saya sakit sehingga saya harus mendahulukan ibu saya. Kalau dibilang mangkir, buktinya saya tetap komunikasi dengan ORI (Ombudsman Republik Indonesia) Kaltara,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya siap memenuhi penggilan, baik dari Kejaksaan Negeri Bulungan maupun ORI Kaltara. Karena dia yakin bahwa pihaknya tidak ada salah. “Siap saja. Saya siap memberikan keterangan. Apalagi ini memang tanggung jawab saya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala ORI Kaltara Ibramsyah Amirudin mengaku pihaknya memang melakukan pemanggilan terhadap pengurus Dewan Pendidikan pada Kamis (25/7). “Kami menunggu, namun tidak datang,” ujarnya.
Pemanggilan tersebut, kata dia, untuk mengklarifikasi soal pinjaman dana sebesar Rp 526.400.000. Pihaknya pun akan mengagendakan ulang pemanggilan pengurus Dewan Pendidikan, untuk meminta keterangan terkait penggunaan dana yang dipinjam.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulungan, Denny Iswanto yang dikonfirmasi, menyatakan pihaknya telah meminta keterangan pengurus maupun staf di Dewan Pendidikan.
“Saat ini kami masih minta keterangan mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan bukan hanya meminta keterangan, namun sudah tahap pendalaman. Bahkan, saat ini telah diperiksa pihak yang mengetahui ke mana penggunaan anggaran itu digunakan. (*/fai/fen)
