MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 01 Agustus 2019 13:46
BPN Temukan Pelanggaran RTRW

Warga Bangun Rumah di Kawasan Hutan Lindung

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan 4 titik pelanggaran tata ruang di Kaltara. Yakni, adanya permukiman di wilayah hutan lindung.

Kepala Seksi (Kasi) Penertiban Wilayah III Kementerian ATR/BPN, Tondi Satria Harahap mengungkapkan, kasus tersebut ditemukan di Tarakan. Bahkan, dia menyebut ada tambang galian C di kawasan hutan lindung.

“Hutan lindung fungsinya memberikan keharmonisan lingkungan. Intinya tata ruang. Pemerintah pusat menetapkan lokasi yang dimaksud adalah hutan lindung. Namun pada kenyataannya di lapangan titik itu bukan lagi kawasan hutan lindung,” ujarnya, Rabu (31/7).

Menyikapi temuan tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kata dia, harus sesuai dengan kondisi di lapangan dan perlu dikendalikan.

“Pembangunan harus disesuaikan. Ini yang coba kami perbaiki,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, apa yang ada di lapangan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sama halnya dengan RTRW di Kaltara yang selama ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami akui masih banyak masyarakat yang tidak tahu rencana tata ruang dan melakukan pembangunan di lokasi yang menjadi kawasan hutan lindung. Seharusnya kita melakukan penanganan dengan memberikan sanksi. Karena imbasnya ke masyarakat juga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Panji Agung mengatakan, temuan dari Kementerian ATR/BPN akan dikoordinasikan dengan Pemkot Tarakan.

Pihaknya pun akan melakukan tindakan dengan memberikan teguran dan pembinaan. “Percuma dokumen RTRW dibuat namun tidak ditegakan. Misalnya, hutan lindung dibangun rumah dan sebagainya itu jelas pelanggaran. Jika tidak ditindak dan diperingatkan bisa timbul dampak sosial,” ujarnya.

Soal di mana saja lokasi hujan lindung yang dibangun permukiman, Panji enggan berkomentar. “Yang jelas ada 4 titik. Takutnya timbul persoalan baru lagi. Jadi kami akan bahas lagi nanti dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tarakan beserta Wali Kota Tarakan,” ujarnya. (*/fai/fen)


BACA JUGA

Jumat, 16 Agustus 2019 16:08

Komitmen Lakukan Pendidikan dan Pembinaan Pramuka

MALINAU - Bupati Malinau Yansen TP dan Wakil Bupati Topan…

Jumat, 16 Agustus 2019 16:07

Bulan Bakti RT Bersih 2019 Ditutup

MALINAU – Bulan Bakti RT Bersih Tahun 2019 di Kabupaten…

Jumat, 16 Agustus 2019 16:05

Belum 100 Persen, Dinkes Agendakan Imunisasi

TARAKAN – Tiga penyakit menular berbahaya pada anak, yakni campak,…

Jumat, 16 Agustus 2019 16:01

Bea Cukai Tangkap Kapal Bermuatan Balpres

TARAKAN – Puluhan balpres berisi ambal dan barang lain seperti…

Jumat, 16 Agustus 2019 15:35

Ombudsman Masih Temukan Kekurangan

TARAKAN – Penerapan sistem operasional yang diberlakukan di Pelabuhan Tengkayu…

Selasa, 13 Agustus 2019 14:06

Hak Dewan Diterima Mulai September

TARAKAN – Hak anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024 seperti gaji…

Senin, 12 Agustus 2019 15:14

KPU Usulkan Penundaan Pelantikan KH

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah melayangkan surat…

Jumat, 09 Agustus 2019 22:30

Paham Radikalisme Jadi Ancaman Persatuan

TARAKAN – Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (Pakem)…

Jumat, 09 Agustus 2019 22:13

Sudah Tiga Titik Terjadi Karhutla

TARAKAN – Ancaman kebakaran lahan kembali “menghantui”. Karena di beberapa…

Kamis, 08 Agustus 2019 16:21

Antisipasi Serangan Teroris

TARAKAN – Latihan bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina (Indomalphi) Middle…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*