Dukung Pemindahan Ibu Kota

- Selasa, 6 Agustus 2019 | 19:47 WIB

WACANA pemindahan ibu kota negara kembali “di-roasting” oleh sejumlah pemegang kebijakan dan sudah seharusnya menjadi pemantik bagi sejumlah kalangan untuk membuka ruang diskusi publik. 

Ini tentu menjadi isu yang cukup menarik untuk diobrolin bagi semua kalangan, baik itu kalangan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan tentunya bagi kalangan millenial di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Gencarnya hasrat pemindahan ibu kota negara seolah tak terbendung. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah agenda penting dalam membahas hal wacana lama yang hingga saat ini belum dapat terealisasi. 

Kita semua sepakat bahwa wacana pemindahan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dari tanah Betawi ke tanah Borneo bukan merupakan hal yang tabu. 

Terhitung sejak kepemimpinan Jokowi mulai kembali menguak sejak dua tahun lalu. Tentunya wacana tersebut akan disambut oleh semua kalangan dengan pro dan kontra yang didasari pula argumentasi kuat dan perspektif yang kian bervariasi.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta merupakan wacana yang cukup jadul. Sejarah mencatat sejak di era Hindia Belanda dari Batavia -sebutan Jakarta- pada saat itu ke sejumlah daerah lain yang pada masa itu di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818).  

Tentunya pemindahan ibu kota negara di bawah kepemimpinan si “Tangan Besi” itu tidak terlepas dari berbagai faktor. Di antaranya, alasan kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. Kedua, alasan pertahanan. Di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun, rencana itu gagal di tengah jalan (sejarawan Universitas Indonesia - Achmad Sunjyadi).

Sementara, di era kepemimpinan Presiden Soekarno juga tidak terlepas dari upaya pemindahan pusat pemerintahan dari tanah Jakarta. Pada tahun 1950 tanah Borneo menjadi target utama, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi opsi yang dianggap layak sebagaimana yang tertuang dalam master plan yang dirancang olehnya. 

Palangkaraya digadang-gadang menjadi ibu kota sejak si Kusno -nama kecil Presiden Soekarno, itu berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam agenda meresmikan Kota Palangkaraya pada tahun 1957, yang ditandai dengan peletakan tiang pertama pembangunan dan persemian monumen/tugu ibu kota Palangkaraya. 

Beberapa uraian sejarah di atas menunjukkan jika potensi pemindahan ibu kota di Tanah Borneo cukup besar jika mengacu kepada master plan Presiden Soekarno. Disertai dengan beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya gencar melakukan kunjungan di beberapa daerah di wilayah  Kalimantan. 

Terdapat dua daerah yang masuk bursa calon ibu kota negara. Yakni, Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga merupakan angin segar bagi Kalimantan Utara. Dan, hal ini disambut baik oleh kalangan pemuda. Salah satunya penulis.

Jika melihat letak goegrafis dan secara administasi, Kaltim berbatasan langsung dengan Kaltara. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan dan diharapkan Kaltara mampu mengambil peran tersendiri dengan masuknya Kaltim di bursa calon ibu kota negara.

Seperti pernah disampaikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, ketika Kaltim menjadi ibu kota negara, provinsi termuda ini kelak akan mengambil peran sebagai hinterland dari ibu kota negara. Fungsinya sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, energi, serta tempat produksi komoditas ekspor.

Pemindahan ibu kota negara, tentunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perludi persiapkan. Sehingga, jika wacana berhasil direalisaskan, maka sebagai pemuda anak kampung sini tidak tersingkir dan tergerus akibat persaingan. 

Halaman:

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X