TANJUNG SELOR – Upaya melaksanaan keterbukaan informasi publik, terus digalakkan Pemprov Kaltara melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
“OPD (organisasi perangkat daerah) bukan tidak mau memberikan data atau informasi, tetapi ada kekhawatiran mereka jika data yang diberikan akan disalahgunakan oleh oknum tertentu,” ujar Kepala Diskominfo Kaltara Syarullah saat ditemui usai menjadi narasumber Respons Kaltara.
Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu dilakukan klasifikasi data. Data yang bisa dipublikasikan atau diinformasikan kepada masyarakat bisa dimasukkan DIP (daftar informasi publik). “Yang tidak bisa atau diragukan untuk dipublikasi, dikecualikan saja dengan memperkuat alasannya. Sehingga, pada saat kita melakukan uji konsekuensi terbukti jika itu dikecualikan,” ujarnya.
“Ketika masyarakat mengakses informasi, nanti akan muncul yang namanya DIP itu. Jadi jelas di masyarakat mana yang bisa diakses, mana yang tidak,” sambungnya.
Menurutnya, klasifikasi data itu penting. Sebab, tidak semua data yang ada di OPD bisa dipublikasikan kepada masyarakat. “Kita wajib memberikan data. Namun, ada juga yang memang menjadi rahasia instansi. Maka dari itu, penting penyusunan DIP dilakukan OPD,” tegasnya.
Disinggung target se-Kaltara melaksanakan DIP, Syarullah belum dapat memastikannya. Namun, saat ini program tersebut sedang berproses. “Mudah-mudahan akhir tahun seluruh OPD memiliki DIP,” harapnya.
Saat ini, dia menyatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan pembinaan dan pengawasan keterbukaan informasi publik. Pihaknya memastikan OPD yang ada di lingkup Pemprov Kaltara selalu menyampaikan informasi.
“Kami pantau, agar lebih efektif. Akan kami dilakukan verifikasi informasi dan dokumentasi yang muncul dari setiap OPD. Yang kami verifikasi itu 3-4 dinas setiap harinya,” ujarnya. (*/fai/fen)
