MANAGED BY:
SENIN
20 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 12 Agustus 2019 15:14
KPU Usulkan Penundaan Pelantikan KH
Hariyadi Hamid

PROKAL.CO, TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah melayangkan surat kepada Pemprov Kaltara terkait penundaan pelantikan salah satu calon anggota DPRD Kaltara terpilih berinisial KH. Karena tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan.

Informasi ini disampaikan komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kaltara, Hariyadi Hamid. Bahkan, Hariyadi Hamid juga menyebut bahwa surat tersebut telah ditembuskan ke partai politik yang bersangkutan.

Penundaan tersebut, kata dia, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

“PKPU 5 Tahun 2019  itu menyebutkan kalau ada calon terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, statusnya sebagai tersangka kasus korupsi, di situ tertulis begitu. Maka KPU mengusulkan untuk penundaan sampai keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Hariyadi Hamid, Minggu (11/8).

Menurutnya, PKPU 5/2019 merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pria yang juga dosen di Universitas Borneo Tarakan ini mengaku kalau pihaknya sudah menerima surat penetapan tersangka dari kepolisian.

Namun, lanjut Hariyadi Hamid, KH bisa saja dilantik apabila polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikkan (SP3) terhadap kasus yang membelitnya. Jika itu dikeluarkan polisi, pihaknya langsung mengusulkan KH untuk dilantik.

Terkait usulan penundaan itu, Hariyadi Hamid juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi pengurus partai politik dan penasihat hukum KH menjadwalkan silaturahmi dan pertemuan dengan KPU Kaltara untuk mendiskusikan terkait hal tersebut, Selasa (13/8).  

Sementara itu, kuasa hukum KH, Syafruddin mengatakan, meskipun kliennya ditetapkan tersangka, harus tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kaltara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dikatakannya, pada Pasal 30 ayat (1) sangat jelas disebutkan bahwa yang ditetapkan tersangka pada saat pengucapan sumpah tetap dilantik. “Itu kalau tersangka. Ayat dua kalau dia terdakwa tetap dilantik lalu diberhentikan sementara setelah itu. Dan, ayat tiganya kalau dia terpidana tetap dilantik lalu diberhentikan. Kalau ayat satunya tersangka tetap dilantik dan dilanjutkan terus,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/8) lalu.

Pria yang juga dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini mengaku sudah tahu landasan hukum yang digunakan KPU Kaltara untuk menunda pelantikan kliennya. Namun, ia menilai justru KPU Kaltara kurang paham dengan landasan hukum tersebut. Karena menurutnya, secara hierarki perundang-undangannya, dan peraturan pemerintahnya lebih tinggi dari PKPU.

Di pihak lain, Ketua DPW PAN Kaltara Asnawi Arbain membenarkan sudah menerima surat tembusan terkait penundaan pelantikan salah satu kadernya tersebut. Namun, Asnawi enggan berkomentar panjang lebar.

“Saya sih tidak terlalu banyak komen masalah ini. Karena ini kan suratnya sudah kami terima tembusannya, tapi itu saja, saya tidak mau komen lebih jauh,” ujarnya, kemarin.

Alasan Asnawi tak mau menanggapi karena kasus tersebut masih dalam proses hukum. Sehingga, ia tidak ingin melangkahi kewenangan aparat penegak hukum. Di luar itu, Asnawi mengaku sudah berkomunikasi dengan KH, beberapa waktu lalu, di Tarakan. Namun, ia pun enggan membuka lebih detail menyebutkan isi pertemuan tersebut. Asnawi hanya mengaku membahas terkait kasus yang menerpa rekan satu partainya. (mrs/fen) 


BACA JUGA

Sabtu, 18 Januari 2020 22:48

Tenaga Jaksa Belum Ideal

TARAKAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan saat ini masih kekurangan…

Jumat, 17 Januari 2020 19:44

Hasil Penungkapan 2 Kasus Sabu, BB Dimusnahkan

TARAKAN – Sebanyak 745,12 gram sabu yang merupakan barang bukti…

Jumat, 17 Januari 2020 19:43

Minta Rekomendasi Pajak Hiburan

TARAKAN – Panitia kegiatan colour run mengklaim telah mengantongi izin,…

Kamis, 16 Januari 2020 14:20

Ditanya Berbelit, Terdakwa Bantah Sebagai Kurir Sabu 38 Kg

TANJUNG SELOR – Terdakwa Ahmad Fatoni, menjalani sidang lanjutan untuk…

Kamis, 16 Januari 2020 14:18

Pelaku Kesulitan Jual Hasil Curian, Akhirnya Ketangkap

TARAKAN– Warga Tarakan agar lebih waspada terhadap barang berharga, khususnya…

Rabu, 15 Januari 2020 14:14

Jadwal Pelaksanaan SKD dan SKB, Tunggu Hasil Survei BKN

TANJUNG SELOR – Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup…

Selasa, 14 Januari 2020 19:00

Si Jago Merah Hanguskan 2 Ruko

TARAKAN – Musibah kebakaran terjadi di RT 03 Kelurahan Karang…

Selasa, 14 Januari 2020 18:25

Budidaya Kepiting Bakau Potensi PAD

TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Budidaya Kepiting…

Rabu, 08 Januari 2020 12:20

Sepanjang 2019, Sita Sabu 19,9 Kg

TARAKAN – Sepanjang tahun lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)…

Senin, 06 Januari 2020 19:18

MIRIS..!! Fasilitas Olahraga Tak Terawat

TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul bersama jajarannya meninjau sejumlah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers