MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 12 Agustus 2019 15:14
KPU Usulkan Penundaan Pelantikan KH
Hariyadi Hamid

PROKAL.CO, TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah melayangkan surat kepada Pemprov Kaltara terkait penundaan pelantikan salah satu calon anggota DPRD Kaltara terpilih berinisial KH. Karena tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan.

Informasi ini disampaikan komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kaltara, Hariyadi Hamid. Bahkan, Hariyadi Hamid juga menyebut bahwa surat tersebut telah ditembuskan ke partai politik yang bersangkutan.

Penundaan tersebut, kata dia, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

“PKPU 5 Tahun 2019  itu menyebutkan kalau ada calon terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, statusnya sebagai tersangka kasus korupsi, di situ tertulis begitu. Maka KPU mengusulkan untuk penundaan sampai keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Hariyadi Hamid, Minggu (11/8).

Menurutnya, PKPU 5/2019 merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pria yang juga dosen di Universitas Borneo Tarakan ini mengaku kalau pihaknya sudah menerima surat penetapan tersangka dari kepolisian.

Namun, lanjut Hariyadi Hamid, KH bisa saja dilantik apabila polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikkan (SP3) terhadap kasus yang membelitnya. Jika itu dikeluarkan polisi, pihaknya langsung mengusulkan KH untuk dilantik.

Terkait usulan penundaan itu, Hariyadi Hamid juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi pengurus partai politik dan penasihat hukum KH menjadwalkan silaturahmi dan pertemuan dengan KPU Kaltara untuk mendiskusikan terkait hal tersebut, Selasa (13/8).  

Sementara itu, kuasa hukum KH, Syafruddin mengatakan, meskipun kliennya ditetapkan tersangka, harus tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kaltara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dikatakannya, pada Pasal 30 ayat (1) sangat jelas disebutkan bahwa yang ditetapkan tersangka pada saat pengucapan sumpah tetap dilantik. “Itu kalau tersangka. Ayat dua kalau dia terdakwa tetap dilantik lalu diberhentikan sementara setelah itu. Dan, ayat tiganya kalau dia terpidana tetap dilantik lalu diberhentikan. Kalau ayat satunya tersangka tetap dilantik dan dilanjutkan terus,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (11/8) lalu.

Pria yang juga dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini mengaku sudah tahu landasan hukum yang digunakan KPU Kaltara untuk menunda pelantikan kliennya. Namun, ia menilai justru KPU Kaltara kurang paham dengan landasan hukum tersebut. Karena menurutnya, secara hierarki perundang-undangannya, dan peraturan pemerintahnya lebih tinggi dari PKPU.

Di pihak lain, Ketua DPW PAN Kaltara Asnawi Arbain membenarkan sudah menerima surat tembusan terkait penundaan pelantikan salah satu kadernya tersebut. Namun, Asnawi enggan berkomentar panjang lebar.

“Saya sih tidak terlalu banyak komen masalah ini. Karena ini kan suratnya sudah kami terima tembusannya, tapi itu saja, saya tidak mau komen lebih jauh,” ujarnya, kemarin.

Alasan Asnawi tak mau menanggapi karena kasus tersebut masih dalam proses hukum. Sehingga, ia tidak ingin melangkahi kewenangan aparat penegak hukum. Di luar itu, Asnawi mengaku sudah berkomunikasi dengan KH, beberapa waktu lalu, di Tarakan. Namun, ia pun enggan membuka lebih detail menyebutkan isi pertemuan tersebut. Asnawi hanya mengaku membahas terkait kasus yang menerpa rekan satu partainya. (mrs/fen) 


BACA JUGA

Jumat, 13 September 2019 17:33

PARAH..!! Banyak Sampah Plastik di Laut

TARAKAN – Bersih-bersih di perairan Tarakan dilakukan Distrik Navigasi, Stasiun…

Jumat, 13 September 2019 17:07

Terdakwa Sabu 10 Kg Divonis Hukuman Mati

TARAKAN – Kasus kepemilikan sabu seberat 10 kilogram (kg) yang…

Kamis, 12 September 2019 18:57

Ditinggal ke Rumah Makan, Rumah Ludes

TARAKAN – Rumah dinas TNI AL yang ditempati Nur Intan…

Kamis, 12 September 2019 18:49

Pemkot Wujudkan Rumah Murah Tanpa DP

TARAKAN – Janji politik Khairul dan Effendhi Djuprianto terkait program…

Selasa, 10 September 2019 17:56

Kasus Narkoba Ungkap Pengedar Upal

TARAKAN – Penangkapan pengedar narkoba pada 7 Agustus lalu, juga…

Selasa, 10 September 2019 09:08

Kelahi, Lalu Viral..!! Dua Siswi SMP Disanksi

TARAKAN – Duel pelajar tidak hanya terjadi di Tanjung Selor,…

Senin, 09 September 2019 20:50

Pemasangan Pipa Terkendala Izin

TARAKAN – Intake yang dibangun Pemkot Tarakan di Sungai Indulung…

Senin, 09 September 2019 19:52

Pemindahan Mako Lantamal Ditarget Tahun Ini

TARAKAN – Pemindahan Markas Komando (Mako) Pangkalan Utama TNI AL…

Senin, 09 September 2019 19:50

SABAR BAH..!! Keuangan Pemkot Masih Sakit..!! Jangan Sering Perjalanan Dinas

TARAKAN – Wali Kota Tarakan Khairul mengaku kondisi keuangan Pemkot…

Minggu, 08 September 2019 18:01

Khairul Pegang Tiga Nama Calon Sekkot

TARAKAN – Jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan definitif sampai saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*