TANJUNG SELOR – Bulungan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Utara yang menjadi lokasi sejumlah megaproyek seperti Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), serta pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Langkah antisipasi pun telah diambil Bupati Bulungan Sudjati. Yakni, memberi peringatan kepada investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal ketika nantinya memulai investasi. Pembangunan PLTA di Kecamatan Peso, misalnya. Sudjati bahkan meminta pemodal menyerap 80 persen tenaga kerja lokal.
Akhir tahun lalu, Pemkab dan DPRD Bulungan pun telah mengesahkan peraturan daerah terkait tenaga kerja lokal. Karena itu, kata Sudjati, investor PLTA, PT Kayan Hydro Energy (KHE) harus mengikuti kewajiban tersebut. Jika tidak, pihaknya akan mencabut izin lokasi.
Karena menurutnya, apabila tenaga kerja lokal terserap akan memberikan dampak positif. Dengan terserapnya tenaga kerja lokal, maka akan mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Jadi, yang kami harapkan PT KHE mengutamakan tenaga kerja lokal. Jangan sampai tenaga kerja dari luar masuk dan berbanding terbalik dengan harapan kita untuk menyerap tenaga kerja lokal,” ujar Sudjati, belum lama ini.
Lanjutnya, ketegasan yang dilakukan Pemkab Bulungan merupakan harapan masyarakat. Sebab, selama ini banyak keluhan di masyarakat mengenai penyerapan tenaga kerja lokal yang tidak sebanding dengan tenaga kerja dari luar.
“Harus jelas berapa tenaga kerja asing dan dari luar yang diserap, berapa tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT KHE Andrew Suryali mengatakan, total tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya sebanyak 2.000 orang. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan tenaga kerja dapat meningkat hingga 3.000 orang.
Pihaknya pun telah meminta masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menyerap tenaga kerja lokal. Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal.
“Kami juga menerima masukan dari Bappeda-Litbang Bulungan untuk melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, dalam hal ini Bulungan maupun Kaltara, serta dengan Universitas Kaltara,” ungkapnya.
Tenaga kerja lokal, kata dia, akan diikutkan dalam pelatihan sebagai salah satu langkah agar nantinya berkompeten dan memiliki sertifikat. Apalagi, lanjutnya, KHE pun memiliki proyek lain. Salah satunya, berada di Bali.
“Jadi, di Bali itu kami membangun sekolah di dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk melatih tenaga kerja yang akan digunakan di PLTU tersebut. Hal yang sama juga akan dilakukan di PLTA Sungai Kayan. Sekolah itu untuk lulusan sarjana. Paling rendah untuk D-2,” bebernya.
Nantinya, lulusan sarjana yang akan diterima di PLTA akan diberikan pelatihan untuk keahlian khusus. “Pada dasarnya KHE siap mengakomodasi tenaga kerja lokal. Karena hal itu juga menjadi bagian dari corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya. (*/fai/fen)
