TARAKAN – Hak anggota DPRD Tarakan periode 2019-2024 seperti gaji dan tunjangan lain, menurut Sekretaris DPRD Tarakan Bob Syaharuddin, baru bisa diberikan mulai September mendatang.
“Kalau untuk gaji kan dia per 1 September, karena Agustus ini masih hak dewan yang lama. Jadi periodenya 1 September ke atas,” ujar Bob usai pelantikan, kemarin (12/8).
Jika ditotal mulai gaji pokok hingga tunjangan, setiap anggota dewan memperoleh puluhan juta setiap bulan. “Kurang lebih Rp 40 (juta)-lah untuk anggota,” sebut Bob.
Namun, angka itu tidak termasuk unsur pimpinan. Karena disiapkan mobil dinas sehingga tidak mendapat tunjangan transportasi. Unsur pimpinan antara ketua DPRD dan wakilnya juga berbeda, karena ketua dewan disiapkan rumah dinas. Sebaliknya, wakil ketua tidak ada sehingga mendapatkan tunjangan perumahan.
Bob menambahkan, anggota dewan juga masih mendapatkan honor dari rapat-rapat. Belum lagi ditambah dari perjalanan dinas yang masuk kategori lumsum.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan memastikan 30 anggota dewan telah melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
“LHKPN itu merupakan salah satu syarat untuk melakukan pengusulan bagi KPU ke gubernur melalui wali kota untuk dilakukan pelantikan,” ujar komisioner KPU Tarakan, Muhammad Taufik Akbar.
Adapun kabar salah satu anggota DPRD Tarakan yang tak tercantum namanya dalam website KPK, yang telah menyerahkan LHKPN, Akbar tidak mau berspekulasi penyebabnya. Yang ia ketahui bahwa pihaknya sudah menerima laporan valid terkait penyerahan LHKPN 30 anggota DPRD Tarakan.
Di pihak lain, Wali Kota Tarakan Khairul mengharapkan anggota DPRD yang baru dapat menjadi mitra dalam mengawal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Tarakan. Khairul menginginkan tidak ada lagi nuansa perseteruan politik pada pilkada lalu.
Sementara itu, bagi anggota DPRD Tarakan terpilih, Yusuf Middu, mengatakan selama duduk nanti ia akan fokus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kalau kita melihat untuk proses membangun peradaban dan kita mencermati amanat pendiri bangsa ini, kita bersama harus melawan kebodohan dan kemiskinan,” ujarnya. (mrs/fen)
