MANAGED BY:
MINGGU
15 DESEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 14 Agustus 2019 14:15
Ada Perusahaan ‘Nakal’, Laporkan

ESDM Klaim Tak Ada yang Bermasalah

EMAS HITAM: Komisi VII DPR RI meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penambangan batu bara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kaltara menjadi salah satu yang menjadi penekanan DPR RI. Meski, sejauh ini Komisi VII DPR RI baru menerima satu laporan pencemaran lingkungan dampak dari penambangan batu bara di Malinau.

Dikatakan anggota DPR RI, Ari Yusnita, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Saat ini, diakuinya sudah tidak ada lagi laporan terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas penambangan batu bara. Kendati demikian, dia menegaskan pengawasan tetap harus berjalan.

“Di Kaltara tidak ada masalah. Yang ada (masalah, Red) di Kaltim. Namun, kita tetap tegas dalam pengawasan. Reklamasi pascatambang juga memiliki manfaat bagi masyarakat. Setelah direklamasi, bisa dijadikan tempat wisata. Sebagai contoh yang ada di Jogjakarta seperti itu,” ujarnya, Selasa (13/8).

Pemprov Kaltara pun, lanjutnya, harus melakukan pengawasan secara terus-menerus. Hal itu dilakukan agar permasalahan yang terjadi di Kaltim tidak terjadi di Kaltara.

“Kalau ada pihak tambang yang nakal harusnya dilaporkan saja, baik itu ke pemerintah maupun ke DPR RI sebagai perwakilan masyarakat di pusat,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, pihaknya tetap komitmen melakukan pengawasan dan menyampaikan kepada pengusaha tambang, baik itu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) maupun izin usaha pertambangan (IUP) untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan.

“Ke depan, kami berencana mengaitkan masalah tambang dengan anggaran untuk ditingkatkan, agar pengusaha tambang serius dalam melakukan perbaikan lingkungan,” ujarnya.

Soal reklamasi pascatambang, Ferdy mengungkapkan, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, dana jaminan reklamasi (Jamrek) tidak akan diberikan. Jamrek akan dialihkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembinaan.

“Kita tegas dalam aturan. Dan, memang dengan jumlah perusahaan pertambangan sebanyak 32 perusahaan, semuanya belum ada yang bermasalah,” ujarnya. (*/fai/fen)


BACA JUGA

Rabu, 11 Desember 2019 21:56

Tak Tertolong Usai Lompat ke Laut

TARAKAN – Nasib nahas menimpa Diman (19), Warga RT 11…

Rabu, 11 Desember 2019 21:51

Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu

TARAKAN–Menjelang dihelatnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2019, Badan Pengawas…

Rabu, 11 Desember 2019 21:45

Setelah 41 Tahun Tak Sepakat, Akhirnya Indonesia-Malaysia Setujui 2 Titik OBP

TANJUNG SELOR – Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati untuk dua…

Selasa, 10 Desember 2019 14:41

Gubernur akan Surati Kabupaten/Kota

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie…

Selasa, 10 Desember 2019 14:40

Usulkan Tiga Figur ke DPP NasDem

TARAKAN – Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem),…

Selasa, 10 Desember 2019 14:37

Hanya 19 Unit Kantongi Izin ASK

TANJUNG SELOR – Untuk mengantongi izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus…

Selasa, 10 Desember 2019 14:34

Penyerahan Syarat Dukungan Diundur

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara memastikan adanya…

Selasa, 10 Desember 2019 14:31

Tersangka Peragakan 11 Adegan

TARAKAN – Satuan Reskrim Polres Tarakan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan,…

Selasa, 10 Desember 2019 14:28

PJU Tak Diperbaiki Jadi Keluhan

TANJUNG SELOR – Penerangan jalan umum (PJU) yang berada di…

Senin, 09 Desember 2019 13:41

70 Pelamar Serahkan Berkas

TANJUNG SELOR – Perpanjangan masa penyerahan berkas bagi calon pegawai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.