TANJUNG SELOR - Pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kaltara menjadi salah satu yang menjadi penekanan DPR RI. Meski, sejauh ini Komisi VII DPR RI baru menerima satu laporan pencemaran lingkungan dampak dari penambangan batu bara di Malinau.
Dikatakan anggota DPR RI, Ari Yusnita, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Saat ini, diakuinya sudah tidak ada lagi laporan terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas penambangan batu bara. Kendati demikian, dia menegaskan pengawasan tetap harus berjalan.
“Di Kaltara tidak ada masalah. Yang ada (masalah, Red) di Kaltim. Namun, kita tetap tegas dalam pengawasan. Reklamasi pascatambang juga memiliki manfaat bagi masyarakat. Setelah direklamasi, bisa dijadikan tempat wisata. Sebagai contoh yang ada di Jogjakarta seperti itu,” ujarnya, Selasa (13/8).
Pemprov Kaltara pun, lanjutnya, harus melakukan pengawasan secara terus-menerus. Hal itu dilakukan agar permasalahan yang terjadi di Kaltim tidak terjadi di Kaltara.
“Kalau ada pihak tambang yang nakal harusnya dilaporkan saja, baik itu ke pemerintah maupun ke DPR RI sebagai perwakilan masyarakat di pusat,” sarannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, pihaknya tetap komitmen melakukan pengawasan dan menyampaikan kepada pengusaha tambang, baik itu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) maupun izin usaha pertambangan (IUP) untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan.
“Ke depan, kami berencana mengaitkan masalah tambang dengan anggaran untuk ditingkatkan, agar pengusaha tambang serius dalam melakukan perbaikan lingkungan,” ujarnya.
Soal reklamasi pascatambang, Ferdy mengungkapkan, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, dana jaminan reklamasi (Jamrek) tidak akan diberikan. Jamrek akan dialihkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembinaan.
“Kita tegas dalam aturan. Dan, memang dengan jumlah perusahaan pertambangan sebanyak 32 perusahaan, semuanya belum ada yang bermasalah,” ujarnya. (*/fai/fen)
