MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 14 Agustus 2019 14:15
Ada Perusahaan ‘Nakal’, Laporkan

ESDM Klaim Tak Ada yang Bermasalah

EMAS HITAM: Komisi VII DPR RI meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penambangan batu bara.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kaltara menjadi salah satu yang menjadi penekanan DPR RI. Meski, sejauh ini Komisi VII DPR RI baru menerima satu laporan pencemaran lingkungan dampak dari penambangan batu bara di Malinau.

Dikatakan anggota DPR RI, Ari Yusnita, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Saat ini, diakuinya sudah tidak ada lagi laporan terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas penambangan batu bara. Kendati demikian, dia menegaskan pengawasan tetap harus berjalan.

“Di Kaltara tidak ada masalah. Yang ada (masalah, Red) di Kaltim. Namun, kita tetap tegas dalam pengawasan. Reklamasi pascatambang juga memiliki manfaat bagi masyarakat. Setelah direklamasi, bisa dijadikan tempat wisata. Sebagai contoh yang ada di Jogjakarta seperti itu,” ujarnya, Selasa (13/8).

Pemprov Kaltara pun, lanjutnya, harus melakukan pengawasan secara terus-menerus. Hal itu dilakukan agar permasalahan yang terjadi di Kaltim tidak terjadi di Kaltara.

“Kalau ada pihak tambang yang nakal harusnya dilaporkan saja, baik itu ke pemerintah maupun ke DPR RI sebagai perwakilan masyarakat di pusat,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, pihaknya tetap komitmen melakukan pengawasan dan menyampaikan kepada pengusaha tambang, baik itu perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) maupun izin usaha pertambangan (IUP) untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan.

“Ke depan, kami berencana mengaitkan masalah tambang dengan anggaran untuk ditingkatkan, agar pengusaha tambang serius dalam melakukan perbaikan lingkungan,” ujarnya.

Soal reklamasi pascatambang, Ferdy mengungkapkan, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang, dana jaminan reklamasi (Jamrek) tidak akan diberikan. Jamrek akan dialihkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembinaan.

“Kita tegas dalam aturan. Dan, memang dengan jumlah perusahaan pertambangan sebanyak 32 perusahaan, semuanya belum ada yang bermasalah,” ujarnya. (*/fai/fen)


BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 13:28

Bawa Sampel Ikan ke Surabaya

TARAKAN – Tim gabungan dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian…

Kamis, 22 Agustus 2019 13:27

Hanya 55 Bidang Penuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mengusulkan…

Kamis, 22 Agustus 2019 13:25

Puluhan Ribu PBI APBN Dinonaktifkan

TARAKAN – Masyarakat Kalimantan Utara terkena imbas dari kebijakan pemerintah…

Kamis, 22 Agustus 2019 13:24

Rp 4,3 Miliar PBBKB Diselamatkan

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara…

Kamis, 22 Agustus 2019 13:24

Penghuninya Ribuan, Usulan Lapas Tak Kunjung Direspons

TANJUNG SELOR – Usulan penambahan lembaga pemasyarakatan atau lapas di…

Kamis, 22 Agustus 2019 13:23

Pengadaan dan Perizinan Rawan Praktik Korupsi

TARAKAN – Pengadaan barang dan jasa, serta perizinan menjadi perhatian…

Kamis, 22 Agustus 2019 13:22

September Diluncurkan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU)…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:03

Kurir asal Malaysia Diciduk di Sebatik

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Kaltara berhasil…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02

Loka POM Temukan Produk Palsu

TARAKAN – Penjualan produk kecantikan yang tidak layak edar tidak…

Rabu, 21 Agustus 2019 20:57

Air Baku Mulai Menyusut

TARAKAN – Hujan yang jarang mengguyur Tarakan akhir-akhir ini, berimbas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*