TANJUNG SELOR – Pembebasan lahan rencana pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, masih belum sepenuhnya tuntas. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyebut ada sekira 240 hektare yang masih tumpang tindih.
Namun, dia menyatakan bahwa lahan yang masih tumpang tindih tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti Pengadilan Negeri Bulungan.
Dikatakan, untuk pembangunan pusat pemerintahan di lokasi KBM Tanjung Selor dibutuhkan lahan seluas 470 hektare. Sebagian sudah dibebaskan. Karena itu, pembangunan akan dimulai pada tahun depan.
Kantor Gubernur dan DPRD Kaltara akan lebih dulu dibangun. Sementara, gedung instansi Pemprov Kaltara maupun instansi vertikal akan dibangun secara bertahap.
“Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, juga telah menyelesaikan master plan, meliputi sistem transportasi antarmoda, desain kota, buffer zone kawasan hutan kota dan mengamankan heritage yang cocok sebagai tempat bersantai atau berwisata,” bebernya ketika ditemui pewarta.
Untuk anggaran, dia menyampaikan tidak hanya dari APBD Kaltara. Namun, juga dari pusat. Hanya saja, dia belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan dikucurkan dari APBN. Menurutnya, usulan pembangunan KBM mencapai triliunan rupiah.
Sedangkan untuk pembebasan lahan yang masih dibutuhkan, Irianto menyebutkan mencapai Rp 60 miliar. Namun, pihaknya telah memasukkan anggaran pembebasan lahan pada APBD-P 2019. Jika masih dibutuhkan anggaran untuk pembebasan, akan dilanjutkan pada APBD 2020. (*/fai/fen)
