MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 16 Agustus 2019 16:17
Baru 24.509 Hektare Zona Budi Daya Dimanfaatkan
BUDI DAYA: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau salah satu usaha perikanan, belum lama ini.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kawasan laut yang menjadi kewenangan provinsi terbentang sejauh 12 mil laut. Untuk mengaturnya, Pemprov Kaltara telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  

Dalam perda itu, salah satu yang diatur adalah kawasan pemanfaatan umum (KPU) berupa zona budi daya. Rumput laut termasuk di dalam zona tersebut. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara H Amir Bakry mengatakan, pengaturan kawasan laut sangat diperlukan untuk menghindari konflik, karena banyaknya kepentingan. Seperti kawasan pelabuhan, pariwisata, budi daya laut dan perikanan tangkap. 

Sesuai data DKP Kaltara, KPU budi daya yang telah ditetapkan seluas 108.842,69 hektare. Sementara, yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dari sejak lama seluas 24.509,26 hektare terletak di pesisir Nunukan dan Tarakan. 

“Ada juga seluas 636,99 hektare yang terdapat di pesisir Pulau Sebatik, yang menjadi kewenangan pusat,” kata H Amir. 

Untuk KPU budi daya laut, masyarakat lebih banyak memanfaatkannya untuk rumput laut. “Ada juga untuk KJA (keramba jaring apung) tapi relatif kecil, sekitar 5 persen. Ini karena harga jual rumput laut yang baik dan panennya termasuk cepat, sekitar 45 hari,” bebernya. 

Keuntungan yang menggiurkan, lanjutnya, menjadikan beberapa lokasi budi daya rumput laut berada di luar zona yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena ada yang masuk di kawasan pelabuhan, yang dapat mengganggu alur angkut sungai dan laut. Bahkan, ada yang telah masuk ke wilayah Malaysia. 

“Dari itu, DKP terus mensosialisasikan Perda Nomor 4/2018 kepada petani dan masyarakat sekitar,” ujarnya. 

Untuk mengetahui lokasi budi daya rumput laut, DKP Kaltara telah memasang buoy (pelampung) di beberapa titik. Di 2018, telah terpasang sebanyak 8 unit di perairan Mamolo, antara Pulau Sebatik dan Nunukan. Sementara tahun ini, DKP berencana menambah buoy sebanyak 12 unit. 

Amir juga mengatakan, lokasi rumput laut yang telah lama dibudidayakan oleh petani, nantinya akan tercatat dan berizin, tentunya yang telah berada di KPU budi daya. “Berapa pun luasnya, perizinan dari Pemprov berupa izin lokasi. Untuk izin usaha dengan luas 2 hektare per orang dari Pemprov. Di bawah itu, kewenangan kabupaten/kota,” ujarnya. 

Untuk perizinannya, tahun ini juga telah dikeluarkan peraturan gubernur yang telah masuk ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Evaluasi diperlukan karena pergub mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Yakni Permen-KP No. 24/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (hm)


BACA JUGA

Selasa, 25 Februari 2020 15:14

Sambut Investor Australia, Pemprov Matangkan Persiapan

TANJUNG SELOR – Dijadwalkan pada Rabu (26/2) Sekretaris II bidang…

Selasa, 25 Februari 2020 15:10

Rp 7,2 M ”Hadiah” TOP 45 Inovasi untuk Tingkatkan SDM

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima…

Selasa, 25 Februari 2020 14:57

Pemprov Terus Dukung Kinerja Polda Kaltara

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan terus…

Selasa, 25 Februari 2020 14:55

Dianggarkan Rp 27 M, Akhir Tahun Dipastikan Rampung

TANJUNG SELOR – Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1…

Selasa, 25 Februari 2020 14:53

659 Pelaku UMKM akan Ditempa Sepanjang 2020

TANJUNG SELOR – Sebanyak 659 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah…

Senin, 24 Februari 2020 15:05

Perluas Peran Humas Melalui HGS

TANJUNG SELOR – Sebagaimana diketahui, Biro Humas dan Protokol Pemerintah…

Senin, 24 Februari 2020 15:01

Meningkat, IPM Kaltara 2019 Tertinggi Kedua di Kalimantan

JAKARTA – Meski diakui masih berada di bawah rata-rata Nasional,…

Senin, 24 Februari 2020 14:58

Penentuan Alokasi Pupuk Bersubsidi Ditentukan Petani

TANJUNG SELOR – Penentuan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ditentukan oleh…

Jumat, 21 Februari 2020 15:44

Cari Solusi Anjloknya Harga Udang, Ini yang Dilakukan Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Menyikapi permasalahan merosotnya harga sebagian besar produk…

Jumat, 21 Februari 2020 15:43

Belanja Langsung Pemprov Rp 1,4 T Dukung Prioritas Pembangunan Nasional

TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung tercapainya 5 prioritas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers