TANJUNG SELOR – Sebanyak 8 titik agen penyalur minyak dan solar (APMS) di beberapa remote area atau daerah yang sulit dijangkau di Kalimantan Utara sudah mulai beroperasi.
Pembangunan APMS sebagai bagian dari program BBM Satu Harga ini merupakan usulan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno saat berkunjung ke Kaltara, beberapa waktu lalu.
Delapan APMS di wilayah perbatasan dan pesisir Kaltara yang kini sudah mulai beroperasi tersebut, yakni APMS di Krayan Induk, Krayan Selatan, Seimenggaris dan Mansalong di Kabupaten Nunukan. Kemudian APMS di Long Ampung dan Sungai Boh di Kabupaten Malinau, serta satu APMS di daerah pesisir, di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Gubernur mengungkapkan, kebijakan BBM Satu Harga bertujuan untuk pemerataan harga BBM di Indonesia. Dicontohkan, di beberapa daerah perbatasan di Kaltara sebelum ada APMS, harga BBM bisa mencapai Rp 20.000-30.000 per liter. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat.
“Setelah ada kebijakan BBM Satu Harga, harga BBM menjadi sama dengan di daerah perkotaan. Biaya transportasi yang selama ini membuat mahalnya harga BBM, terpangkas setelah Pertamina yang langsung menangani pengiriman BBM ini,” kata Gubernur, kemarin.
Dikatakan, kebijakan BBM Satu Harga memberikan pengaruh besar bagi perekonomian warga yang mayoritas bermata pencaharian petani dan nelayan. Selain mudah mendapatkan bahan bakar, juga berpengaruh signifikan pada pengeluar kebutuhan sehari-hari mereka.
Dalam hal pengawasan, lanjut Gubernur, Pemprov Kaltara telah menunjuk instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, dan Biro Perekonomian masuk ke tim terpadu pengawasan BBM. Tujuannya untuk melakukan pengawasan harga dan pendistribusian BBM di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara Ferdy Manurung Tanduklangi mengungkapkan, yang pertama dibangun adalah APMS di Krayan. “Ke-8 APMS itu merupakan usulan yang disampaikan Gubernur kepada Menteri BUMN, Ibu Rini M Soemarno saat berkunjung ke Kaltara. Memang sedikit mundur dari target. Waktu itu, 2018 harus selesai semua. Namun, karena harus melalui proses, beberapa APMS baru mulai beroperasi tahun ini,” kata Ferdy.
Dijelaskan, untuk pemenuhan BBM di APMS Desa Salimbatu disuplai dari Depo Pertamina Tarakan menggunakan kapal. Sementara, APMS yang ada Desa Mangkupadi disuplai dari Pertamina Jobber Berau menggunakan transportasi darat.
“Aksesnya tentatif, tergantung kondisi di lapangan. Seperti BBM Satu Harga di Bulungan, jika kondisi jalan rusak, suplai dari Jobber Berau bisa melalui Depo Tarakan,” ucapnya.
Ferdy mengatakan, secara keseluruhan BBM Satu Harga yang sudah beroperasi hingga saat ini tersebar di seluruh wilayah 3T dari Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Titik BBM Satu Harga terbanyak berada di Papua sebanyak 28 titik, Kalimantan (28 titik), Sumatera (24 titik), Nusa Tenggara (16 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik) dan Jawa-Bali (4 titik).
Untuk diketahui, sebelum pengoperasian APMS di Desa Mangkupadi pada tahun ini, APMS bagian dari BBM Satu Harga yang berada di Desa Long Ampung, Kecamatan Krayan, Kabupaten Malinau juga telah beroperasi.
APMS tersebut, merupakan APMS dari program BBM Satu Harga ke-7 yang ditargetkan kepada pertamina untuk Kaltara. (humas)
