BALIKPAPAN – Pada 5 tahun ke depan, tepatnya pada masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kalimantan harus sudah mulai menjadi satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi hulu dan hilirisasi industri.
Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pada Konsultasi Regional Pulau Kalimantan Penyusunan Awal RPJMN 2020-2024 di Ballroom Novotel Balikpapan.
Gubernur juga mengatakan bahwa Menteri PPN juga menyinggung soal pentingnya rencana pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan dan Mentarang.
“Untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan tersebut berjalan baik, maka ketersediaan infrastrukturnya juga harus terjamin. Dalam hal ini jalan dan lainnya,” kata Gubernur.
Dengan kata lain, Kalimantan harus menjadi pulau yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. “Rencana pengembangan tersebut sedianya sudah masuk ke dalam rencana perekonomian Kalimantan. Contohnya, shelter alumina dibangun di KIPI Kaltara, sementara tambang bauksitnya di Kalbar,” sebut Gubernur.
Gubernur juga menyetujui harapan Menteri PPN yang menginginkan agar kiblat industri aluminium harus dipindah dari Sumatera ke Kalimantan. “Tambangnya ada di Kalimantan, industrinya juga ada di Kalimantan, maka harusnya hilirisasinya juga ada di Kalimantan. Jangan terbelenggu dengan aspek kewilayahan. Namun, jadikan Kalimantan sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian, guna mengoptimalkan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Diingatkan pula mengenai pentingnya modal sumber daya manusia (SDM). “Dalam hal ini, kita berbicara soal kualitas bukan kuantitas. Di dalam era industrialisasi, meski investornya berasal dari luar negeri, SDM Kalimantan harus mampu mengikuti irama tersebut. Jadi, harus ada perbaikan modal SDM secara serius,” beber Gubernur.
Guna meningkatkan kualitas SDM tersebut, pemerintah di Kalimantan harus mengedepankan perbaikan pelayanan kesehatan dasar. Utamanya masalah kesehatan anak.
Transisi Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari mengandalkan sumber daya alam menjadi industri hilirisasi, juga bertujuan untuk menerjemahkan 5 arahan Presiden Joko Widodo. Arahan itu disebut sebagai Visi Indonesia. Visi pertama, pembangunan infrastruktur.
“Penjabarannya, yakni menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak perikanan,” bebernya.
Visi kedua, pembangunan SDM. Yakni, dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi, dan infrastruktur dasar untuk kesehatan dan produktivitas.Visi ketiga mendorong investasi.
“Ini dijabarkan dengan mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, mencegah pungutan liar, dan hambatan investasi lainnya,” ujarnya.
Visi keempat, reformasi birokrasi. Yang direalisasikan lewat reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, dan efisiensi lembaga.
“Visi terakhir, penggunaan APBN. Penjabarannya, yakni menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” urai Irianto.
Pada kesempatan tersebut, lanjut Gubernur, Menteri PPN juga memaparkan 3 skenario pertumbuhan ekonomi 2020-2024. Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Skenario kedua, pertumbuhan ekonomi hingga 5,7 persen dan skenario ketiga, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 persen.
