Minta Penyaluran BBM Dikembalikan ke Darat

- Minggu, 25 Agustus 2019 | 20:33 WIB

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan mengeluarkan kebijakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan dilakukan di  agen premium minyak dan solar (APMS) laut. Hal ini sebagai solusi mencegah penyalahgunaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) darat oleh oknum pengetap.

Namun, nelayan di Tarakan minta agar pengisian BBM dikembalikan ke darat. Nelayan beralasan, penyaluran BBM di APMS laut banyak kendala. Salah satunya harus antre dengan speedboat reguler. Sementara APMS yang melayani jumlahnya sedikit.

“Banyak masalah di laut itu. Apalagi sekarang banyak yang patah-patah tangannya, terjepit kakinya. Kan mereka itu antre. Karena speedboat reguler ini terlalu banyak yang besar-besar. Jadi yang kecil-kecil ini enggak bisa rapat,” keluh Ketua Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan, Zainuddin, kepada awak media, usai menghadiri rapat antara Pemkot Tarakan dengan nelayan dan stakeholder terkait.

Untuk mengatasi hal itu, penyaluran BBM untuk nelayan dikembalikan  ke APMS darat. Apalagi pasca kebijakan tersebut diterapkan, APMS di darat sama sekali tidak menjual BBM untuk nelayan baik solar maupun premium.

“Kami minta dari perhimpunan supaya dikembalikan di APMS itu supaya aman. Di laut juga ada, tapi semua APMS itu harus diisi, jadi tidak antre banyak orang,” pintanya.

Sementara Pemkot Tarakan belum memberikan kata setuju terkait permintaan nelayan itu. Nelayan diminta mengumpulkan bukti dukungan permintaan agar menjadi dasar bagi pihak terkait untuk membahasnya lebih lanjut.

“Dulu pernah di APMS darat. Ada keluhan, akhirnya kita pindahkan ke APMS laut. Jadi sekarang minta dipindah lagi. Coba dibuat suratnya secara resmi. Tanda tangan semua, supaya nanti kami rapatkan secara teknis. Jadi belum ada keputusan resmi,” terang Khairul, Wali Kota Tarakan.

Sales Exekutive Retail III Pertamina Tarakan Andi Reza Ramadan juga belum menyetujui. Pihaknya akan mendiskusikan lebih lanjut permintaan tersebut dengan Pemkot Tarakan. “Kita akan diskusikan kembali dengan pihak pemerintah,” ujar Andi Reza.

Menurutnya, tidak ada masalah penyaluran BBM baik di APMS laut maupun di darat. Yang menjadi fokus perhatian adalah pengawasan distribusinya agar tidak disalahgunakan oknum.

Sementara itu, anggota DPRD Tarakan Rusli Jabba menyoroti kebijakan Pemkot Tarakan yang mengalihkan pengisian BBM nelayan ke APMS laut. Pasalnya, hanya satu APMS di laut yang menyalurkan BBM dengan melayani nelayan kecil dan speedboat reguler. Hal inilah yang memicu terjadinya antrean pengisian di laut.

“Karena baru satu (APMS) menjual di laut. Satu Tarakan ini kok satu yang menjual,” ujarnya. Rusli sendiri mendukung keinginan nelayan yang meminta mengembalikan BBM nelayan ke APMS darat. (mrs/har)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X