JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan segera direalisasikan.
Hal ini terungkap ketika Gubernur diundang bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengonfirmasi perkembangan PLTA dan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Mangkupadi-Tanah Kuning di ruang kerjanya, (23/8) lalu.
Dalam pertemuan itu, Gubernur juga melaporkan terkait perkembangan pembangunan PLTA yang berlokasi di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Saat ini, lanjutnya, sedang dalam persiapan untuk memulai pembangunan konstruksi bendungan. “Insya Allah tahun ini sudah dimulai untuk Bendungan Kayan I yang akan menghasilkan listrik 900 megawatt dari proyeksi kapasitas 9000 megawatt,” kata Irianto.
Sementara PLTA lainnya seperti di Mentarang, Malinau saat ini masih proses memenuhi kelengkapan perizinan dan lain-lainnya. Sedangkan untuk KIPI Mangkupadi-Tanah Kuning dalam proses penetapan lahan, sambil menunggu selesainya revisi RTRW oleh Pemkab Bulungan.
Untuk PLTA Sungai Kayan, PT PLN Persero ikut andil dalam rencana investasi potensi hydro power di Kecamatan Peso itu. Gubernur mengungkapkan, ikut terlibatnya PT PLN dalam investasi PLTA sudah dibicarakan di tingkat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, PT PLN juga sudah bertemu dengan investor utama PLTA, PT Kayan Hydro Energi.
“PLN akan masuk investasi. Itu sudah dibicarakan di tataran Kementerian BUMN,” ujarnya.
PLN dan Kayan Hydro Energy mengambil skema b to b. Listrik yang dihasilkan dari PLTA separuh dapat dijual murah kepada PT PLN untuk kepentingan publik/rumah tangga. Sedangkan separuh daya listrik yang dihasilkan akan disuplai ke kawasan industri Tanah Kuning atau perusahaan lain yang membutuhkan daya listrik besar.
“Kalau yang ke PLN nanti itu untuk rumah tangga saja. Tidak cukup besar disesuaikan kebutuhan. Nanti sebagian dijual ke kawasan industri. Untuk mengalirkannya, PT PLN yang menguasai jaringan. Tetapi bisa juga jaringan disiapkan oleh swasta kalau sanggup,” jelasnya.
Pengalokasian listrik ke kawasan industry, juga diharapkan Gubernur memberikan dampak ekonomi yang tinggi. Selain terserapnya dan terbukanya peluang lapangan kerja yang besar, penghasilan masyarakat diyakini bisa meningkat. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Pempov Kaltara juga akan ikut join dalam investasi kelistrikan tersebut. Namun, langkah awal yang akan dilakukan lebih dulu adalah menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kalau bicara bisnis kita ikut investasi. Minimal kita diberi saham goodwill. Tetapi itu tetap bayar, artinya kalau perusahaan untung, kita ambil dibayarkan untuk investasi. Atau nanti sebagian diserahkan boleh, sebagian kita ambil sebagai PAD. Tetapi itu tergantung perjanjian skemamya,” ujarnya.
Untuk progres pembangunan PLTA diharapkan bisa dimulai secepatnya oleh investor. Namun, yang menjadi catatan Irianto, ketersediaan dana, tenaga ahli, dukungan masyarakat dan stakeholder lainnya bisa segera dikantongi. “Saat ini mereka (PT Kayan Hidro Energy) mulai membebaskan lahan dan sedang mencari lahan pemukiman baru bagi masyarakat kita yang terkena dampak lokasi pembangunan PLTA,” ujarnya. (hm)
