TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fattah meminta Pemprov menerapkan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya berkelanjutan.
Pasalnya, selama ini dia melihat pengentasan kemiskinan belum maksimal. “Jangan sampai hanya melakukan pelatihan keterampilan tertentu untuk masyarakat miskin, tetapi tidak ada pinjaman dana dan pendampingan,” ujar Djalil, Senin (26/8).
Dikatakan, pengentasan kemiskinan harus lebih bersifat pemberdayaan ekonomi. Sehingga, masyarakat bisa keluar dari rantai kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi, lanjutnya, juga berperan dalam memutus masalah kemiskinan.
Karena itu, kata dia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus kreatif dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi dan harus disesuaikan dengan potensi alam di sekitar masyarakat, peluang bisnis dan keterampilan masyarakat.
“Harus benar-benar kreatif dari penyusunan program teknisnya di lapangan. Sehingga, apa yang diberikan bisa dimanfaatkan dan secara peluang ekonomi juga menguntungkan,” ujarnya.
Menurutnya, pihak terkait pun harus mengupayakan adanya perubahan level harga kebutuhan pokok di masyarakat, agar memperbesar peluang pengentasan kemiskinan dari ranah internal.
“Beban biaya hidup masyarakat di Kaltara masuk yang termahal di Indonesia. Pengendalian harga memang harus terus dilakukan dan jangan setengah-setengah,” ujarnya. (adv/*/fai/fen)
