TARAKAN – Dalam mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Pemprov Kaltara siap menjadi pemasok berbagai kebutuhan.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan dari sisi ekonomi, Kaltara akan sangat merasakan dampak pemindahan ibu kota negara. Dengan posisi Kaltara dari sisi geografis yang berdampingan dengan Kaltim, serta dari geopolitik, dimana sejarah terbentuknya Kaltara tidak lepas dari Kaltim sebagai provinsi induk provinsi, Kaltara menjadi daerah yang bisa menyuplai berbagai kebutuhan ibu kota negara.
Hal itu tidak lepas dari program yang dilaksanakan Pemprov Kaltara saat ini. Salah satunya akan dibangun Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning, Bulungan.
“Kita menyiapkan kawasan industri,” ujar Irianto Lambrie saat ditemui di Nunukan, Sabtu (31/8).
Selain itu, juga akan mendukung kebutuhan energi listrik ibu kota, karena akan dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas besar. “Itu semuanya tentu bisa mensuplai ke wilayah ibu kota negara. Juga untuk produk-produk pertanian atau komoditas yang ada di Kaltara. Sehingga, nanti otomatis Kalimantan Utara akan hidup secara ekonomi dan juga akan menjadi daerah rembesan atau mendapat dampak positif dari keberadaan ibu kota negara di Kalimantan Timur,” jelasnya.
Tidak hanya dari sisi ekonomi, Irianto juga memperkirakan masyarakat Kaltara pun akan merasakan perubahan mindset, serta perilaku hidup. Karena berdekatan dengan ibu kota yang maju dan pembangunannya pesat, sedikit banyak akan berdampak pada masyarakat kaltara.
Dampak yang juga akan didapat Kaltara adalah dari sisi pembangunan infrastruktur. Karena menurut Irianto, daerah pengembangan sedikit banyak akan beralih juga ke provinsi tetangga seperti Kaltara, meski terwujud dalam jangka waktu panjang antara 25 hingga 50 tahun ke depan.
Ditambah lagi posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan, akan memperkuat perlunya diberikan kebijakan pembangunan yang lebih banyak kepada Kaltara sebagai wilayah terdepan Indonesia. Kebutuhan infrastruktur yang masih diperlukan Kaltara di antaranya pembangunan bandara di perbatasan, pembangunan pos lintas batas negara (PLBN), toko Indonesia dan lain-lain.
Irianto menegaskan sangat mendukung Kaltim menjadi ibu kota negara. “Saya sebagai gubernur sejak awal kan memberikan dukungan secara politis kepada Kaltim yang ditetapkan, baik secara terbuka di forum pertemuan regional se-Kalimantan di Balikpapan. Bahkan, saya mengusulkan itu dicantumkan di dalam RPJMN 2019 -2024. Supaya jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Nunukan sebagai salah satu kabupaten di Kaltara, juga mendukung pemindahan ibu kota ke Kaltim dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Daerah terus mensosialisasikannya, baik di tingkat kabupaten sampai dengan perdesaan bahwa di beberapa waktu yang akan datang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Tentu juga ada efeknya dengan kita yang berada di wilayah Kalimantan Utara. Karena kan kita provinsi yang bedampingan. Bahkan, sebenarnya kita anak dari Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Bupati Nunukan Laura Hafid. (mrs/fen)
